Menkominfo Baru Diminta Wujudkan "Internet Cepat"

"Menkominfo baru diharapkan bisa mempercepat penerapan Rencana Pitalebar Indonesia," kata Ketua Umum Mastel Setyanto P. Santosa yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (26/10/2014).

RPI merupakan bagian dari rancangan pembangunan telekomunikasi informatika nasional yang sejalan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Rancangan ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 September lalu.

Akses pitalebar atau broadband adalah akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung (always on) dan memiliki kemampuan mengirim suara, gambar, dan data dalam satu waktu. Kecepatan minimal untuk akses internet itu adalah 2 Mbps untuk akses tetap (fixed access) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile access).

Seperti dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet, sasaran pembangunan pitalebar Indonesia sampai dengan akhir 2019 adalah prasarana akses tetap pitalebar mencapai tingkat penerasi sebesar 30 persen dari total populasi di perkotaan, 71 persen dari total rumah tangga dengan percepatan 20 Mbps, 10 persen dari total gedung dengan kecepatan 1 Gbps.

Selain itu, sasaran akses bergerak pitalebar dengan kecepatan 1 Mbps menjangkau seluruh populasi di perkotaan.

Sementara di tingkat perdesaan, prasarana akses tetap pitalebar mencapai tingkat penetrasi sebesar 6 persen dari total populasi dan 49 persen dari total rumah tangga dengan kecepatan 0 Mbps.

Adapun dari sisi harga layanan, dengan adanya RPI diharapkan maksimal menjadi 5 persen dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan.

Lebih lanjut, selain punya harapan besar atas penerapan RPI, Setyanto mengatakan Rudiantara juga harus melakukan perbaikan terutama mengenai birokrasi.

"Kita tahu kualitas birokrasinya kan tidak memadai, itu tugas utama Rudiantara untuk memajukan teknologi informasi komunikasi (TIK)," ujarnya.

Rudiantara ditunjuk menjadi Menkominfo dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019 dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Minggu (26/10) petang.

"Beliau profesional yang telah memajukan sektor teknologi informasi publik di Indonesia," kata Jokowi saat mengumumkan jajaran menteri kabinetnya.

Ia menggantikan Menkominfo Tifatul Sembiring yang menjabat pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014).