Facebook Mengubah Gaya Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat

Kepala kebijakan Facebook Indonesia, Ruben Hattari mengklaim aplikasi-aplikasi di bawah naungan Facebook seperti WhatsApp dan Instagram turut mendukung program e-government.

"Ternyata platform kami digunakan secara masif oleh teman-teman di pemerintah untuk melakukan tiga aspek," jelas Ruben dalam acara Facebook Indonesia Summit 2019 yang digelar di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Aspek-aspek tersebut ditemukan dari hasil survei Facebook yang bekerja sama dengan PT PricewaterhouseCoopers Indonesia dan Institute for Development of Economic and Finance (INDEF).

Aspek pertama adalah, sebanyak 95 persen lembaga pemerintah mengomunikasikan pesan-pesan dari pemerintah ke masyarakat. Mereka menyampaikan informasi terkait kebijakan tertentu ke masyarakat dengan cara lebih mudah.

Dari sini, masyarakat bisa memberikan aspirasi dan pendapatnya tentang hal tersebut.

Aspek terakhir menyebut 88 persen lembaga pemerintah yang disurvei menggunakan media sosial untuk menerima dan menjawab masukan dari masyarakat.

Menurut Ruben, platformnya mengubah cara aduan masyarakat yang dulunya hanya mengandalkan call centre, kini lebih mudah melalui pesan singkat di WhatsApp atau Instagram.

Salah satu lembaga yang ia contohkan adalah Direktorat Jendral Imigrasi. Mereka memanfaatkan Halaman Facebook untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

"Paling sedikit mereka bisa menjawab 70 pertanyaan setiap hari melalui aplikasi-aplikasi Facebook," klaim Ruben.

Tidak hanya itu, Ruben mengatakan penggunaan platform media sosial juga mempermudah isu yang sulit dimengerti masyarakat awam.

"Kita sering lihat, misalnya teman-teman dari Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan yang konsep-konsepnya cukup kompleks. Sekarang bisa disimplifikasi dan masuk ke masyarakat umum, kita bisa mengerti apa sih yang sebenarnya dimaksud," jelasnya.