Facebook dan Instagram Mulai Blokir Berita Lokal dan Internasional di Kanada

Pemblokiran konten berita di Kanada dilakukan sebagai bentuk penolakan Meta terhadap Undang-Undang Berita Online (Online News Act) atau dikenal Bill C-18. Aturan ini mewajibkan Meta membayar media atau penerbit untuk konten berita yang dibagikan di platform.

Sejumlah jurnalis Kanada melaporkan bahwa konten berita bikinannya sudah tidak bisa diakses di Kanada pada 1 Agustus pagi. Salah satunya dilaporkan oleh Anna Mary Mckenzie, seorang jurnalis di media lokal IndigiNews.

Dalam sebuah utas di platform X (dulu Twitter), Mckenzie melaporkan bahwa dirinya kini sudah tidak bisa melihat konten berita di feed maupun stories akun Instagram @IndigiNews.

Dalam tangkapan layar yang dibagikan Mckenzie, akun milik perusahaan media dengan 14.000 pengikut (follower) benar-benar gelap-gulita, tanpa ada konten apapun yang ditampilkan, baik di feed, Instagram Stories, maupun highlight.

Dalam laman feed, tertulis informasi berbunyi "People in Canada can't see this content. In reponse to Canadian government legislation, news content can't be viewed in Canada. Learn more." (Orang di Kanada tidak bisa melihat konten ini. Sebagai respons untuk aturan pemerintah Kanada, konten berita tidak bisa dibuka di Kanada. Pelajari lebih lanjut).

Bagi Mckenzie, kejadian ini sangat menakutkan baginya. Sebab, Meta tak segan memblokir konten berita di Kanada, meski aturan Bill C-18 belum sepenuhnya berlaku.

"Hati saya hancur karena saya bekerja sangat keras pada dua cerita minggu lalu, (tapi kini) orang Kanada tidak dapat mengaksesnya," tulis Mckenzie lewat akun @legally_cree.

Namun setelah dibagikan, Jeffrey mendapatkan informasi berbunyi "your content was shared but cannot be viewed in Canada. Learn more." (konten Anda dibagikan tapi tidak bisa dilihat di Kanada Pelajari lebih lanjut).

Artinya, meski dibagikan, orang Kanada tidak akan bisa membaca berita orang hilang bikinannya.

"Saya pikir bagian terburuk dari menerima pesan ini hari ini adalah fakta bahwa itu datang setelah kami memposting tentang seorang wanita hilang di Sarnia. Bukan hanya organisasi berita yang akan menderita akibat ini. Itu seluruh komunitas," kata Jeffrey di X.

Hal itu dikarenakan tautan (link) ke konten berita internasional yang dibagikan oleh pengguna juga diblokir.

Misalnya, jika orang Kanada berteman dengan seseorang yang tinggal di Indonesia. Teman asal Indonesia ini membagikan link di Facebook yang mengarah ke artikel KompasTekno ini. Nah, temannya di Kanada itu tidak akan dapat melihatnya.

Kebijakan pemblokiran konten berita asal Kanada dan asal luar Kanada (internasional) sudah dirinci dalam artikel bertajuk "Changes to News Availability on Our Platforms in Canada" yang dipublikasi di laman Meta Newsroom yang dipublikasi pada 1 Agustus.

Dalam laman itu, dampak untuk outlet berita Kanada adalah tautan berita dan konten yang diposting oleh penerbit dan penyiar berita di Kanada tidak lagi dapat dilihat oleh orang-orang di Kanada.

Sementara dampak bagi perusahaan berita internasional, penerbit dan penyiar berita di luar Kanada akan terus dapat memposting tautan dan konten berita. Namun konten tersebut tidak dapat dilihat oleh orang-orang di Kanada.

Dengan pemblokiran ini, orang-orang di Kanada harus terima nasib bahwa mereka tidak lagi dapat melihat atau berbagi konten berita di Facebook dan Instagram, termasuk artikel berita dan konten audio-visual yang diposting oleh outlet berita.

Terakhir, Meta menyatakan, pengguna Facebook dan Instagram di luar wilayah Kanada masih bisa mengakses konten berita seperti biasanya, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari laman Meta Newsroom, Rabu (2/8/2023).

Indonesia siapkan aturan Publisher Rights

Mirip seperti Undang-Undang Berita Online (Online News Act) atau dikenal Bill C-18, Indonesia juga tengah menyiapkan aturan Publisher Rights atau Hak Penerbit.

Dengan aturan ini, platform seperti Google dan Facebook (Meta), akan diwajibkan bekerja sama dengan perusahaan media di Tanah Air. Kerja sama bisa berupa materiil seperti bagi hasil iklan, kompensasi atau remunerasi, atau kerja sama dalam bentuk lain yang tak berupa materiil seperti pelatihan.

Rancangan aturan yang berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) ini awalnya ditargetkan rampung dibahas pada Maret 2023. Namun, per Juli 2023 ini aturan Publisher Right masih belum disahkan secara resmi.