Dicari Pemimpin Berbudaya

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat menjadi tumpuan harapan akan perubahan tata kehidupan yang lebih baik. Sejumlah tokoh dan pelaku kesenian asal Jabar pun kini memiliki harapan baru.

Aktris Happy Salma (28) berharap, masyarakat Jabar jangan membeli ”kucing dalam karung”. Pemilih perlu mencari informasi lengkap tentang calon gubernur dan wakil gubernur, baik dari surat kabar, internet, maupun media lain.

”Jangan terbius karisma sebab kita tidak sedang mencari ’Jabar Idol’, tetapi pemimpin ideal buat provinsi ini,” ujar perempuan kelahiran Sukabumi tersebut.

Selain itu, pemain film dan sinetron tersebut juga berharap agar Jabar tetap mempertahankan ciri kedaerahannya. ”Jangan mentang-mentang dekat kota besar lalu ciri Jabar menghilang,” katanya lagi.

Akar budaya

Terkikisnya rasa kedaerahan khas Jabar itu juga menjadi keprihatinan Darmawan Hardjakusumah alias Acil Bimbo (65). Dalam pandangan Acil, kaum muda tak lagi memperlihatkan karakter budaya lokal. Ini terjadi gara-gara orientasi sentralistik yang ngaco, dengan Jakarta menjadi pusat segalanya.

Permasalahan di Jabar terjadi di daerah lain. Anak muda lebih senang berbahasa gue dan elu. Padahal, keberagaman bahasa, kesenian, perilaku, pandangan hidup menjadi bukti Indonesia itu multietnis.

Di Jabar, kebanyakan pemimpinnya miskin atau hampa budaya. ”Bicara dalam bahasa Sunda saat pidato saja tidak mau. Padahal, ngomong bahasa Sunda kasar juga tidak apa-apa, yang penting komunikatif,” kata Acil.

Kebudayaan di Sunda ”mengambang”. Padahal, akar budaya itu harus segera ditemukan ketika kita berhadapan dengan karakter masyarakat yang menjadi keras, ganas, beringas. ”Kita pasti bisa merasakan karakter keras itu bukan karakter Sunda,” kata Acil.

Ia berharap setelah ditemukan pemimpin melalui pilkada, Jabar segera membangun dialog dengan berbagai pihak untuk menemukan kembali akar budayanya. Apalagi, terpilihnya pemimpin Jabar mendatang tepat dengan momen 100 tahun Kebangkitan Nasional.

Wawasan budaya

Memahami karakter budaya adalah memahami karakter masyarakat pembentuk budaya. Menurut budayawan Jakob Sumardjo (69), pemimpin Jabar harus memiliki wawasan budaya yang kuat. Ia mencontohkan, orang Jabar di daerah pantai punya karakter yang berbeda dengan orang Jabar di pedalaman.

Komunitas etnik Sunda, menurut Jakob, tidak terbentuk seperti Jawa. Orang Garut merasa berbeda dengan Sumedang. Orang Bogor merasa berbeda dengan Karawang, dan lainnya. Itu sebabnya pemimpin Jabar tidak bisa otoriter. Ia harus mampu mendengarkan suara rakyat dengan karakter berlainan itu.

Dalam membangun Jabar, pemimpin Jabar juga harus melibatkan pemimpin kota/kabupaten yang tahu betul karakter dan potensi masyarakatnya.

Perbedaan karakter ini membuat satu program pembangunan harus dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan masyarakat setempat. ”Pemimpin daerah tak bisa mencontoh Jakarta. Bangunlah cara pandang nasional modern dengan metode berpikir masyarakat setempat,” katanya.

Pasar kesenian

Akar budaya yang tercermin dalam produk budaya khas Jabar perlu perlindungan agar tak terkikis perubahan. ”Seniman sadar akan hak cipta, tetapi juga harus diikuti tindakan tegas bagi pembajak,” kata Gugum Gumbira, pencipta tari jaipongan.

Gugum berharap pemimpin Jabar bisa menangani tindakan yang mengurangi kesejahteraan seniman, seperti pembajakan. Dia berharap Jabar bisa membangun ”pasar” pertunjukan untuk seniman tradisional sehingga Jabar bisa jadi tempat kunjungan turis domestik maupun internasional.

”Selama ini pasar pertunjukan hanya Jakarta. Jabar, terutama Bandung, hanya menjadi ’dapur’ tempat melahirkan seniman,” kata Gugum.

Masalah kesejahteraan dan keadilan juga mendesak untuk ditangani pemimpin Jabar. Di mata Rieke Diah Pitaloka (34), artis dan aktivis perempuan, Jabar masih memiliki masalah kemiskinan dan keadilan yang belum didengar pemimpin. Itu sebabnya perempuan berkartu tanda penduduk Depok ini menginginkan pemimpin yang komunikatif sehingga rakyat bisa mengutarakan masalahnya.

Rieke berpesan agar rakyat cermat dan bijak dalam menentukan pilihan. ”Jangan sampai waktu lima menit di ruang kotak suara terbuang sia-sia karena memilih pemimpin yang tidak tepat,” kata Rieke. (Yenti Aprianti)

Sumber: Kompas Edisi 1 Maret 2008 Halaman 5