Nomad, MPA, dan Kemaritiman Kita

Untuk maksud dan tujuan itu, pesawat patroli maritim punya kemampuan untuk menemukan tempat (locating), mengenali (identifying), dan bila diperlukan menghadapi (dealing) problem yang ada.

Nomad TNI AL bisa dikatakan terlalu tua dan terlalu simpel untuk tujuan dan tugas besar ini. PT Dirgantara Indonesia pernah menawarkan pesawat MPA yang berbasis CN-235. Pesawat juga ditawarkan ke pasar lebih luas dalam pameran kedirgantaraan seperti Singapore Airshow. Namun, sebegitu jauh belum ada deal.

Seperti yang sering kita dengar, problem yang selalu disebut dalam pengadaan alutsista adalah anggaran. Namun, ketika ada wilayah seluas 8,5 juta kilometer persegi yang harus diawasi, pemenuhan kewajiban itulah yang seharusnya dilakukan. Kalau tidak, kita hanya akan berhenti pada wacana saat mengatakan bahwa setiap tahun kita menderita kerugian 4 miliar dollar AS karena penangkapan ilegal, 5 miliar dollar AS karena penyelundupan bahan bakar minyak, dan 600 juta dollar AS karena penyelundupan kayu. Selain itu, juga akan terus berlangsung pencemaran laut sepanjang garis 167.000 kilometer dan adanya lebih dari 3.000 kapal nelayan asing yang beroperasi tanpa izin.

Sebegitu jauh, Indonesia hanya punya satu atau dua Boeing 737-200 dan sebuah Hercules C-130H-MP untuk memantau perairannya.

Nomad yang hanya punya kemampuan untuk patroli pantai jelas jauh dari memadai untuk mematroli perairan Indonesia. Dengan demikian, misalnya penambahan C-130MP dirasakan masih membutuhkan persiapan alokasi anggaran lebih besar, pengadaan CN-235 MPA dalam jumlah yang optimal mestinya harus lebih fisibel.

Kerugian yang ada akibat pencurian ikan memang mestinya bisa digunakan untuk membeli pesawat MPA. Namun, jelas orang akan dihadapkan pada pertanyaan mana lebih dulu, ayam atau telurnya.

Solusi teknologi

Sementara solusi finansial masih belum tampak, teknologi telah banyak menawarkan solusi. Dengan radar canggih yang kini terpasang pada pesawat seperti CN-235 MPA, misi penemuan, identifikasi, dan bila perlu menghadapi problem di laut dapat dipecahkan.

Adanya pesawat patroli yang andal akan bisa setiap kali memberi informasi kepada TNI AL, Polri, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Departemen Perhubungan untuk ditindaklanjuti (Kompas, 15/9/2004).

Tampaknya di sini yang lebih dulu perlu ada ialah visi kemaritiman, yang memberi kerangka dan cetak biru pemanfaatan laut, baik untuk pertahanan maupun pendayagunaan sumber daya untuk kesejahteraan bangsa. Dengan adanya visi yang gamblang di sini, pengadaan pesawat MPA sebagai sistem dan metode sahih untuk mencapai tujuan di atas tak harus menjadi problem. Dengan itu, negara seperti Indonesia tidak akan lagi merasa nyaman untuk menerbangkan pesawat era 1970-an seperti Nomad.