Pusat Dukung DKI Atasi Kemacetan di Jakarta

Jakarta, Kompas - Pemerintah pusat menyatakan mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Dukungan yang akan diberikan berupa kemudahan pembuatan aturan dan pendanaan.

”Pemerintah pusat bersungguh-sungguh mendukung Pemprov DKI dalam membangun angkutan massal cepat atau MRT, infrastruktur jalan tol dan non-tol, jalur lingkar kereta api atau loopline, dan pajak kemacetan elektronik atau electronic road pricing,” kata Menteri Perhubungan Freddy Numberi seusai pertemuan antara Wakil Presiden Boediono dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Kamis (2/9) di Istana Wakil Presiden.

Menurut Freddy, aturan dan sistem pendanaan untuk MRT sudah diselesaikan sehingga tahap- tahap pembangunan dapat dimulai. Pinjaman dari Jepang juga sudah diteruskan kepada Pemprov DKI dan sebagian utang ditanggung pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan langsung.

Pembangunan jalan tol dan jalan susun non-tol juga sudah mendapat dukungan peraturan pemerintah. Pendanaan pembangunan jalan tol disediakan oleh perusahaan swasta yang memenangi lelang, sedangkan pembangunan jalan non-tol dibiayai oleh APBD DKI.

Di sisi lain, pembangunan loopline sedang disiapkan oleh pemerintah pusat. Jalur lingkar kereta api itu dibangun untuk mendukung KA komuter Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang membawa penumpang dari kota/ kabupaten di sekeliling Jakarta. Pemerintah pusat, kata Freddy, juga mendukung langkah sterilisasi jalur bus transjakarta, termasuk pemberian sanksi tegas bagi penerobos jalur khusus tersebut.

17 langkah terobosan

Sementara itu, secara keseluruhan, Juru Bicara Wakil Presiden, yang juga Staf Khusus Bidang Media Massa, Yopie Hidayat mengatakan, pemerintah membuat tujuh belas langkah terobosan untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Langkah itu mulai dari penerapan electronic road pricing, sterilisasi dan penambahan jalur khusus bus, perbaikan jalan, kebijakan perparkiran, penetapan harga gas bagi angkutan transportasi, restrukturisasi angkutan jalan raya, perbaikan pengelolaan angkutan kereta api, pembuatan jalur ganda berganda (double-double track) kereta api, pembangunan jalur rel kereta loopline, penambahan jalan tol, peninjauan penggunaan kendaraan kecil bagi angkutan transportasi, sampai larangan angkutan liar.

Bahkan, pemerintah juga bertekad merealisasikan pembangunan sarana dan jalur MRT, pemanfaatan monorel, kereta api Bandar Udara Soekarno-Hatta hingga Stasiun Manggarai, pembentukan Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek dan sarana transportasi terpadu Jabodetabek, hingga pengendalian jumlah kendaraan sampai penyiapan lahan parkir di dekat stasiun kereta api di Kabupaten Bogor dan Provinsi Tangerang.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menanggapi positif dukungan pemerintah pusat untuk mengintegrasikan MRT, bus transjakarta, dan KA jalur lingkar. Integrasi ketiga moda angkutan massal itu merupakan rencana jangka panjang untuk mengatasi kemacetan.

Untuk jangka pendek, Fauzi Bowo berharap pemerintah pusat menciptakan instrumen fiskal yang menghambat warga Jabodetabek membeli kendaraan pribadi. Instrumen fiskal yang dimaksud adalah pajak kendaraan bermotor. (eca/har)