Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TAJUK RENCANA

Kompas.com - 02/12/2010, 02:55 WIB

Kisruh Badan Kehormatan

Berita kurang enak masih datang dari lembaga perwakilan kita. Kini, kekisruhan terjadi di dalam tubuh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.

Perseteruan internal dalam tubuh BK DPR itu mencuat menyusul keberangkatan delapan anggota—dari sebelas anggota—BK DPR ke Yunani. Mereka studi banding ke Yunani untuk belajar etika di negara tersebut. Dalam perjalanan pulang, mereka mampir ke Turki.

Pro-kontra terjadi di dalam DPR maupun di internal BK DPR. Silang pendapat di antara anggota BK DPR terjadi dan memuncak dengan adanya pengaduan kelompok masyarakat soal kunjungan sejumlah anggota BK DPR ke Yunani.

Studi banding DPR ke luar negeri memang bukan hanya dilakukan anggota BK DPR. Sejumlah anggota DPR juga studi banding ke luar negeri, seperti studi banding UU Kepramukaan ke Afrika Selatan. Ada juga yang studi banding ke London, China, dan sejumlah negara lain.

Kita angkat kekisruhan di BK DPR yang terjadi setahun terakhir ini karena kekisruhan itu merugikan masyarakat. Berbagai pengaduan masyarakat terhadap perilaku anggota DPR tidak bisa ditindaklanjuti oleh BK DPR.

Rapat pimpinan DPR telah berupaya berembuk untuk menyelesaikan kekisruhan tersebut. Kita menaruh harapan DPR mampu menyelesaikan kekisruhan internal dalam tubuh DPR. Kita mendukung solusi kompromi pimpinan DPR untuk mengganti semua anggota BK DPR meskipun pergantian setiap anggota BK DPR merupakan wewenang dan tanggung jawab fraksi.

Politik adalah seni mencari berbagai kemungkinan, tidak semata-mata soal menang dan kalah. Karena itu, kita menghargai langkah fraksi-fraksi yang telah menunjukkan komitmen dalam rapat pimpinan DPR untuk mengganti anggotanya yang duduk di BK DPR. BK DPR perlu segera bisa bekerja untuk menangani pengaduan masyarakat yang mengeluhkan perilaku anggota DPR.

Kisruh berkepanjangan di dalam tubuh DPR jelas tidak menguntungkan citra DPR secara keseluruhan yang sedang terpuruk. Terlebih, BK DPR ditempatkan publik dalam posisi terhormat, yang bertugas mengawasi penegakan kode etik anggota DPR. Sebagai sebuah lembaga terhormat, seyogianya mereka segera mengakhiri kekisruhan internal itu.

Kita juga mencatat kebiasaan DPR melakukan studi banding ke luar negeri selalu menimbulkan kritik masyarakat. DPR sering kali dinilai kurang peka terhadap aspirasi masyarakat dan tidak mempunyai skala prioritas dalam melaksanakan tugas fungsinya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com