Wapres: Frekuensi Milik Publik

Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Boediono menegaskan, frekuensi yang digunakan oleh stasiun televisi sepenuhnya milik publik. Maka, sudah sepantasnya pemilik atau pengelola stasiun televisi bertanggung jawab kepada masyarakat.

Wapres Boediono menegaskan hal itu saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Auditorium TVRI Pusat, Jakarta, Selasa (6/12) malam.

Dalam konteks itulah, menurut Boediono, pemilik stasiun televisi perlu tunduk pada koridor kepentingan umum. Di sisi lain, pemerintah tak boleh menentukan isi dan warna siaran televisi. ”Maka, KPI sebagai badan independen memegang peranan penting. KPI bertugas menjaga kepentingan publik dan privat seadil-adilnya,” tutur Boediono.

Ketua KPI Dadang Rahmat Hidayat menuturkan, Anugerah KPI merupakan usaha apresiasi terhadap program lembaga penyiaran yang berkualitas dan berkarakter. ”Jadi, KPI jangan dipersepsikan hanya memberikan teguran,” ujarnya.

Anugerah KPI meliputi tujuh kategori. Program talkshow Barometer dari SCTV dengan topik ”Mengurai Belitan Narkoba” memenangi Anugerah KPI kategori talkshow.

Kategori sinetron lepas dimenangi Sinema 20 Wajah Indonesia yang berjudul ”Papi Mami Tukang Kebun” (SCTV). Salah satu episode Teropong Si Bolang dari Trans7 memenangi kategori anak.

Anugerah lifetime achievement diberikan kepada Pepeng. Kategori lain, berita investigasi (Metro Realitas ”Korban Mafia Tambang Rebutan Saham Newmont”/ MetroTV), dokumenter (Eagle Award ”Beasiswa dari Bajo”/MetroTV), dan peduli keberagaman diraih TVRI.

(Ato)