Aturan Belum Jelas, TV Digital Enggan Diproduksi

Kompas.com - 09/02/2012, 17:19 WIB
EditorWicaksono Surya Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com - Produsen televisi menganggap pemerintah masih belum jelas dalam menerapkan aturan tentang televisi digital. Mereka pun masih enggan memproduksi perangkat TV digital.

Senior Marketing Manager PT Toshiba Visual Media Network Indonesia Fransisca Maya mengaku pihaknya masih akan fokus memproduksi TV LCD dan LED Backlight sambil menunggu aturan yang jelas tentang TV digital.

"Pada dasarnya kami sudah siap dengan teknologi televisi digital. Namun karena aturan tentang televisi digital belum jelas, kami belum memproduksinya," kata Maya selepas acara peluncuran televisi Toshiba Power di La Piazza Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Jika mengacu negara lain, masyarakat di sana rata-rata sudah menggunakan televisi digital. Trennya pun televisi tabung akan hilang dari peredaran.

Begitu juga dengan Toshiba yang saat ini telah menghentikan produksi televisi tabung dan cenderung fokus ke produksi televisi LCD dan LED.

Maya  menambahkan pihaknya akan mengikuti tren kebutuhan pasar tentang televisi. Jika masyarakat sudah paham dan mengerti tentang betapa pentingnya televisi digital, maka pihaknya akan mulai memproduksi perangkat tersebut.

Apalagi jika didukung oleh aturan yang jelas dari pemerintah. "Selama ini kami belum dihubungi pemerintah untuk menghentikan produksi televisi analog. Jadi kami tidak akan stop memproduksi perangkat tersebut," tambahnya.

Selama ini, pemerintah hanya mengacu ke International Telecommunication Union (ITU) yang memberi batas akhir (deadline) kepada seluruh negara di dunia. Paling lambat 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran harus melakukan penyiaran dengan digital.

Jika benar diterapkan, televisi analog yang biasa ditonton sehari-hari tidak akan bisa menerima siaran lagi. Pada tanggal tersebut, mau tak mau, masyarakat harus berganti ke televisi yang bisa menangkap siaran digital.

Pemerintah pun menjamin siaran televisi digital akan menghasilkan gambar yang bersih dan suara yang bening.

Bahkan sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2002, televisi digital akan menjamin diversity of ownership, diversity of content dan sistem stasiun jaringan (SSJ) yang tidak akan menimbulkan kasus monopoli.

Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengharapkan masyarakat diberi waktu migrasi ke digital hingga 2018. Dalam masa transisi, konsumen yang mempunyai televisi analog memerlukan set top box untuk dapat menerima siaran digital.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X