Isu di Media Massa yang Bisa Mengubah Keadaan

Secara teknis dipertanyakan, apakah Leopard bermanfaat di negara kepulauan dengan rawa yang sulit dilintasi tank ringan sekalipun. Isu lebih besar adalah kenapa Belanda menjual senjata ke negara dengan catatan penegakan HAM yang buruk.

Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin, menjelaskan, anggota Parlemen Belanda, Mariko Peters dari Partai Groenlink, dalam pertemuan di Jakarta, pekan lalu, menegaskan, Parlemen Belanda secara resmi menolak penjualan tank itu ke Indonesia. ”Kalau Pemerintah Belanda tetap memaksa menjualnya, akan ada mosi dari parlemen yang bisa membuat pemerintah jatuh. Kubu oposisi di Belanda menilai keberadaan satuan tank Leopard adalah pemborosan keuangan yang tidak sesuai dengan strategi perang modern,” kata Hasanudin mengutip keterangan Mariko.

Persoalan lain juga muncul karena adanya sanksi embargo dalam Uni Eropa (EU Code of Conduct on Arms Exports) terhadap penjualan senjata dan suku cadangnya jika dianggap digunakan oleh negara pembeli sebagai alat untuk represi serta terjadi pelanggaran HAM. Patut diwaspadai sikap Belanda yang bisa saja terlebih dahulu memilih menjual tank Leopard dan mendapatkan keuntungan finansial, lalu menjatuhkan embargo terkait isu HAM, seperti terjadi dalam kasus penggunaan tank ringan Scorpion oleh Inggris dalam darurat militer di Aceh tahun 2003.

Alternatif lain, kalaupun Indonesia terpaksa memilih tank itu, adalah mencari pemasok lain. Direktur Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makarim mengatakan, pemerintah setelah timbul polemik akhirnya mengakui adanya tawaran dari Rusia untuk membeli tank tempur utama T-90.

”Rusia menawarkan transfer teknologi secara penuh yang tak ditawarkan pihak Eropa barat, termasuk Belanda. Meskipun demikian, sekali lagi, tank besar tidak tepat digunakan di Indonesia,” katanya.

Mufti meminta pemerintah, khususnya TNI Angkatan Darat, untuk memilih yang lebih rasional dan menguntungkan negeri ini.

(Iwan Santosa)