Pemerintah Tak Tegas soal BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana membatasi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi hampir dipastikan akan diambil pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal. Pengumuman atas kebijakan itu tinggal menunggu waktu yang tepat sembari pemerintah terus mendalami opsi tersebut.

”Kami masih tetap mendalami (opsi pembatasan) itu. Hal-hal yang terkait opsi tersebut akan disampaikan pada saat yang tepat. Jadi, jangan dispekulasikan dulu. Ide bagus itu tidak hanya berhenti pada ide, tetapi juga harus diimplementasikan dan diterima mayoritas masyarakat,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Selasa (24/4/2012), seusai Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta. Rapat dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan belum diumumkannya kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu, menurut Hatta, bukan berarti pemerintah batal mengambil kebijakan tersebut. ”Kita belum menentukan tanggalnya, tetapi kita sudah memiliki perencanaan. Tinggal diumumkan. Tunggu saja,” katanya.

Penegasan Hatta ini menunjukkan, pemerintah tidak tegas dalam kebijakan BBM. Sebab, sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.

Jero Wacik bahkan menegaskan, kebijakan pengendalian BBM bersubsidi ini akan diterapkan pada mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas. Artinya, mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas harus menggunakan BBM nonsubsidi yang saat ini harganya sekitar Rp 10.000 per liter. Kebijakan pengendalian ini akan diterapkan 1 Mei di kawasan Jabodetabek dan secara bertahap diterapkan di Jawa-Bali.

Hatta pada 20 April lalu juga menegaskan, paket program pengendalian BBM bersubsidi akan difinalkan pemerintah pada 24 April 2012. ”Nanti Presiden akan pidato dan saya akan menyampaikan satu paparan final dalam rapat kabinet pada tanggal 24,” ujar Hatta saat itu (Kompas, 21 April).

Saat membuka rapat, Presiden menyatakan, pemerintah harus benar-benar serius menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen serta menjaga fiskal tetap aman tanpa harus melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lagi.

”Dengan harga BBM yang tidak naik dewasa ini, harus ada opsi dan solusi lain. Kalau tidak ada tindakan-tindakan lain yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, perekonomian kita menuju ke arah yang tidak sehat. Itu tidak kita kehendaki,” kata Presiden.

Menurut Hatta, peran pemerintah daerah cukup penting dalam pengendalian kuota BBM bersubsidi. Hal ini mengingat kuota itu ditentukan pemda dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas. Pemda harus mengawasi penyimpangan yang mungkin terjadi akibat penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menegaskan, ketidakpastian dalam masyarakat semakin berlipat ganda dengan pernyataan Hatta Rajasa. Sebab, Hatta hanya mengumumkan bahwa pengendalian BBM masih dalam tahap pendalaman.