Fakta di Balik Kisruh Dana UPS yang Menyeret Haji Lulung...

KOMPAS.com – Kisruh dana siluman dalam pengadaan uninterruptible power supply (UPS) hingga triliunan rupiah yang terdapat pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah diperlukan dana sebesar itu untuk memasang perangkat penyokong daya listrik?

Seperti diberitakan, kisruh tersebut menyeret nama Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana, yang belakangan dipanggil oleh penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Untuk diketahui, Lulung adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP. Pada tahun anggaran 2014, Lulung menjabat sebagai koordinator Komisi E, komisi yang membidangi pendidikan.

Perkara dugaan korupsi lewat pengadaan UPS yang tengah diusut Polri itu terjadi pada tahun anggaran 2014. Kini, Lulung menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Dalam perkara korupsi itu, polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman. Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.

Sementara itu, Zaenal Soleman diduga melakukan korupsi saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Mereka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Seperti diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada KOMPAS.com, Senin (16/4/2015) lalu, ada dugaan penyimpangan APBD 2014 saat pengadaan 49 UPS untuk 49 sekolah di Jakarta. Selain itu, kucuran anggaran pengadaan UPS ada yang mencapai Rp 5,8 miliar untuk satu sekolah. Di RAPBD tahun 2015, pengadaan UPS dianggarkan kembali dan menelan dana masing-masing Rp 3 miliar untuk 40 sekolah.

Selain itu, masih mengenai dana siluman pengadaan UPS, sebanyak 56 kelurahan dan delapan kecamatan di Jakarta Barat juga dianggarkan dalam pengadaan UPS masing-masing dengan nominal Rp 4,22 miliar. Namun, sejumlah camat dan lurah mengaku tidak pernah mengusulkan anggaran tersebut untuk pengadaan UPS.

www.shutterstock.com UPS diperlukan sebagai cadangan atau back up energi listrik sementara. Dengan UPS, komponen di data center bisa terus mendapatkan daya listrik tanpa jeda saat perpindahan suplai energi ke genset.

Kurang dari Rp 150 juta

Memang, pengadaan UPS tersebut diusulkan untuk pemasangan di beberapa sekolah, kantor kelurahan, serta kecamatan di Jakarta. Namun, banyak pihak mempertanyakan nominal dalam anggaran tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal.

Pasalnya, untuk pemasangan UPS tidak perlu berlebihan dalam pengajuan anggaran tersebut. Jika sekolah memang membutuhkan, bisa saja menggunakan perangkat UPS individu dengan fungsi sama, memberikan tenaga cadangan pada komputer saat listrik PLN mati. Selain fungsinya sama, harga per UPS pun relatif murah.