TikTok Akui Karyawannya di China Bisa Akses Data Pengguna Eropa

KOMPAS.com - TikTok memperbarui kebijakan privasi perusahaan di Eropa. Dalam pembaruan itu, TikTok mengonfirmasi bahwa staf perusahaannya di sejumlah negara, termasuk China, diizinkan mengakses data pengguna.

Selain di China, staf TikTok di Brasil, Kanada, Israel, Amerika Serikat, Singapura, dan lainnya juga bisa mengakses data pengguna TikTok Eropa.

Praktik ini menurut TikTok diterapkan untuk memastikan pengalaman pengguna tetap konsisten, menyenangkan, dan aman. Izin aksesnya juga tidak diberikan ke semua staf, tetapi hanya sejumlah staf tertentu.

Baca juga: Cara Bikin Kalkulator Challenge yang Sedang Ramai di TikTok, Bisakah pada Semua HP?

Meski mengizinkan akses data, TikTok mengeklaim, pihaknya tetap menerapkan kontrol keamanan serta metode yang diakui General Data Protection Regulation (GDPR) atau undang-undang perlindungan data Eropa.

Kontrol keamanan yang dimaksud meliputi kontrol akses sistem, enkripsi, serta keamanan jaringan.

"Kami mengandalkan tenaga kerja global untuk memastikan bahwa pengalaman komunitas TikTok konsisten, menyenangkan dan aman," kata Kepala privasi TikTok di Eropa, Elaine Fox, dikutip dari situs resmi TikTok, Senin (7/11/2022).

"Kami mengizinkan karyawan tertentu dalam grup perusahaan kami yang berlokasi di Brasil, Kanada, China, Israel, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, untuk mengakses data pengguna TikTok Eropa dari jarak jauh," imbuhnya.

Data itu selanjutnya digunakan untuk memeriksa kinerja platform TikTok, termasuk soal algoritmanya yang merekomendasikan konten dan mendeteksi akun spam. Namun, Fox memastikan bahwa TikTok tidak mengumpulkan data lokasi yang akurat dari penggunanya di Eropa.

Baca juga: Cara Mudah Lihat Isi Troli Belanjaan di TikTok

TikTok terancam diblokir di AS

Pembaruan privasi TikTok itu terjadi di tengah tuntutan blokir aplikasi TikTok di AS. Tuntutan tersebut disampaikan oleh pejabat di pengawas komunikasi AS yang khawatir data di AS dikirim ke Pemerintah China.

"Saya tidak percaya ada jalan ke depan selain blokir," kata Brendan Carr, komisaris di Federal Communications Commission (FCC), dikutip KompasTekno dari BBC.

Carr juga menyatakan bahwa dia tidak percaya jika TikTok tidak mengirimkan data pengguna AS ke Pemerintah China. Padahal, induk TikTok--ByteDance--berulang kali membantah pihaknya dikendalikan oleh Pemerintah China.

Bulan lalu, TikTok juga membantah isu yang menyebutkan bahwa tim Bytedance yang berbasis di China berencana memakai TikTok untuk melacak lokasi warga AS. Perusahaan berkata bahwa aplikasinya tidak pernah digunakan untuk menargetkan pemerintah, aktivis, tokoh, masyarakat, atau jurnalis AS.