Kepastian dan Ketidakpastian Frekuensi 5G

Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Smartfren sudah memiliki jaringan FO, walau panjangnya belum mumpuni, misalnya, XL Axiata punya jaringan FO sepanjang lebih dari 130.000 km.

Sejatinya operator tidak perlu membangun sendiri jaringan FO karena bisa menyewa dari operator lain atau penyedia FO.

Selain mampu mentransmisikan data jauh lebih cepat dengan latensi (jeda) lebih rendah, kapasitas satu kabel FO sangat besar, jauh lebih besar dari kabel tembaga, transmisi radio atau satelit.

Besarnya investasi operator untuk layanan 5G bisa lebih dari 10X lipat investasi di 4G LTE. Layanannya akan mahal sekali sehingga pengguna 5G umumnya adalah korporasi, bukan ritel, langganan perorangan seperti kita-kita.

Layanan 5G dibutuhkan, misalnya, untuk pabrik industri yang bisa mengurangi banyak kebutuhan SDM dengan menggunakan robot, lebih efisien dan lebih akurat.

Juga untuk layanan transportasi tanpa sopir (autonomous vehicle) yang butuh akurasi tinggi, butuh pasokan frekuensi besar (broadband) tanpa putus.

Itu sebabnya pada spektrum frekuensi 26 GHz yang akan dirilis pita selebar sampai 1600 MHz di rentang 24,25 GHZ – 25,85 GHz dengan moda TDD (time division duplex). Sementara kebutuhan tiap operator untuk layanan 5G sedikitnya 100 MHz.

TDD adalah moda penggunaan lebar frekuensi untuk unggah dan unduh secara waktu, bergantian.

Ketidakpastian

Spektrum frekuensi 700 Mhz dengan moda FDD (frequency division duplex – pengunaan frekuensi unggah dan unduh bersamaan) akan diriis pemerintah selebar 45 MHz unduh berpasangan dengan 45 MHz untuk unggah.

Terletak di rentang 703 MHz – 708 Mhz berpasangan dengan rentang 758 MHz dan 803 Mhz, jumlahnya 90Mhz.

Selain untuk layanan 4G LTE, spektrum 700 MHz juga bisa digunakan untuk layanan IoT (internet of things) 5G.

Misalnya untuk pengaturan pembagian pakan ternak ikan, ternak sapi, pembagian jatah air pertanian, pengecekan kadar oksigen air dan sebagainya, prinsipnya sama, untuk efisiensi.

Bagi operator berapa pun lebar spektrum frekuensi yang disediakan, mereka mau mengambil dan menggunakannya. Menjadi ketidakpastian adalah harga frekuensi itu ketika dilelang kelak, apalagi untuk 26 GHz.

Media memberitakan, dalam lelang terakhir ketika 10 MHz frekuensi milik Indosat Ooredoo Hutchison harus dikembalikan ke pemerintah, Telkomsel menebusnya dengan Rp 1,1 triliun.

Berapa yang harus dibayar operator untuk mendapat, misalnya 15 MHz X 2 unggah dan unduh di 700 MHz, apalagi 100 MHz di 26 GHz?

Sementara ada aturan, operator harus bayar upfront fee dua kali harga lelang dan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi tahunan yang disetor ke negara sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Kecuali mungkin Telkomsel, operator umumnya akan kesulitan menebus frekuensi yang lebar.

Ada operator dan pengamat yang mengusulkan agar pemerintah mengurangi BHP frekuensi karena yang sekarang dianggap terlalu mahal.

Ada pula usul agar pemerintah menerapkan cara bebas pajak (tax holiday) sepanjang waktu tertentu, yang uangnya digunakan untuk menyicil harga lebar frekuensi sampai lunas.

Namun soal kebijakan ini, harus ditanyakan dan dimintakan izin Menteri Keuangan karena pengenaan tax holiday bukan domain Menkominfo.