UU AI Uni Eropa Disahkan: Inspirasi Model Regulasi Indonesia (Bagian II-Habis)

AI juga mempercepat penelitian ilmiah dan pengembangan obat-obatan yang dapat menyelamatkan nyawa. Terobosan ini telah membantu para ilmuwan mencapai kemajuan besar dalam memerangi malaria, resistensi antibiotik, dan sampah plastik.

Kedua, dalam kerangka Sains dan Teknologi, visi strategis pemerintah Inggris mengidentifikasi AI sebagai salah satu dari lima teknologi penting. Kerangka kerja ini mencatat peran penting regulasi dalam menciptakan lingkungan untuk berkembangnya AI.

Dalam kondisi yang tepat, AI akan mengubah semua bidang kehidupan dan menstimulasi perekonomian. Hal ini terkait lahirnya inovasi yang mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas tempat kerja.

Ketiga, negara-negara di dunia mulai menyusun regulasi AI. Inggris perlu bertindak cepat untuk terus memimpin tata kelola AI melalui pendekatan peraturan yang pragmatis dan proporsional.

Regulasi yang jelas dan pro-inovasi akan mendorong Inggris menjadi salah satu negara teratas pengembang AI.

Keempat, meskipun harus memanfaatkan AI, tidak boleh mengabaikan risiko baru yang mungkin timbul dari penggunaannya. Termasuk dampak sosial yang timbul akibat kompleksitas teknologi AI.

Pemerintah Inggris menyebut, dalam beberapa hal, penggunaan AI dapat merusak kesehatan fisik dan mental. Termasuk melanggar privasi dan melemahkan hak asasi manusia.

Kelima, kepercayaan masyarakat terhadap AI akan melemah jika risiko-risiko dan kekhawatiran yang lebih luas mengenai potensi bias dan diskriminasi, tidak diatasi. Membangun kepercayaan berkorelasi dengan percepatan penerapan AI.

Percepatan implementasi AI akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial. Sekaligus menarik investasi dan menstimulasi penciptaan lapangan kerja berketerampilan tinggi. Pemerintah Inggris menekankan bahwa manfaat AI lebih besar daripada risikonya.

Keenam, respons terhadap risiko dan membangun kepercayaan masyarakat merupakan pendorong penting bagi regulasi. Peraturan yang jelas dan konsisten, dapat mendukung investasi dunia usaha dan membangun kepercayaan terhadap inovasi.

Kepercayaan konsumen adalah kunci keberhasilan ekonomi inovasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulasi jelas dan proporsional yang memungkinkan penerapan AI bertanggung jawab dapat terus dikembangkan.

Ketujuh, masyarakat dan organisasi mengembangkan dan menggunakan AI sesuai regulasi eksisting yang ditetapkan oleh undang-undang. Disertai standar, panduan, dan instrumen lainnya.

Kerangka kerja akan membangun kepercayaan masyarakat dan memperjelas bahwa teknologi AI tunduk pada regulasi lintas sektoral.

Riset Deloitte Inggris pada 21 Februari 2024, dengan judul "The UK’s framework for AI regulation, Agility is prioritised, but future legislation is likely to be needed" yang dilaporkan Valeria Gallo & Suchitra Nair menyoroti kerangka kerja lintas sektor berbasis hasil untuk mengatur AI yang telah diadopsi Inggris.

Politik hukum AI Inggris didasarkan pada beberapa prinsip yang mencakup: keselamatan, keamanan dan ketahanan, transparansi dan penjelasan yang tepat, keadilan, akuntabilitas dan tata kelola, serta kontestabilitas dan ganti rugi.

Laporan Deloitte menyatakan, pada 6 Februari 2024, Pemerintah Inggris telah mengumumkan tanggapannya terhadap hasil konsultasi Buku Putih, yang dipublikasikan tahun lalu mengenai regulasi AI.

Pendekatan “pro-inovasi” yang dipelopori oleh Departemen Ilmu Pengetahuan, Inovasi dan Teknologi, menjadi politik hukum AI yang dipertahankan.

Saat ini, untuk mengatur AI, Inggris mengambil sikap memanfaatkan otoritas dan hukum positif yang ada. Selain memiliki manfaat pragmatis, hal ini tentu memiliki kelemahan, karena tidak komprehensif.

Saya melihat, akan ada multi lembaga yang menangani AI dan tidak adanya kriteria AI berbasis risiko. Oleh karena itu, saya sependapat dengan penelitian Deloitte yang menyimpulkan bahwa tindakan legislatif pada akhirnya akan tetap diperlukan, setelah melakukan pemahaman komprehensif lebih dulu.