Ransomware pada PDN: Pentingnya "Backup" dan "Disaster Recovery"

Kerugian finansial dan hilangnya reputasi dan kepercayaan publik yang diakibatkan oleh serangan siber jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya investasi awal untuk sistem backup dan disaster recovery .

Keempat, dukungan regulasi yang kuat. Pemerintah perlu memberikan dukungan regulasi yang kuat dalam penerapan backup dan disaster recovery.

Regulasi yang jelas dan ketat akan memastikan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi sistem dan data elekronik dari serangan siber, salah satunya implementasi backup dan disaster recovery.

Kelima, kesiapan menanggulangi serangan siber. Insiden keamanan siber ini menunjukkan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup publik harus selalu siap menghadapi kemungkinan ganguan akibat serangan siber.

Ini mencakup memiliki tim respons terlatih, prosedur pemulihan terdokumentasi, dan infrastruktur teknologi informasi yang mampu menanggulangi dan memulihkan sistem dan data elektronik dengan cepat setelah terjadi serangan siber.

Keenam, perlunya kolaborasi dan koordinasi. Serangan ransomware pada PDNS menyoroti pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta untuk menghadapi ancaman siber karena keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama.

Dengan bekerja sama, instansi dapat berbagi informasi dan sumber daya untuk memperkuat pertahanan siber secara kolektif.

Ini akan membantu memitigasi serangan siber yang mungkin terjadi di kemudian hari, serta meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman yang muncul.

Kasus serangan ransomware pada PDNS Kominfo menunjukkan bahwa backup dan disaster recovery bukanlah pemborosan anggaran, melainkan investasi penting untuk memastikan kontinuitas operasional layanan publik serta pengamanan terhadap sistem dan data elektronik.

Pemerintah harus memberikan dukungan regulasi yang kuat dalam penerapan backup dan disaster recovery untuk melindungi setiap penyelenggaraan sistem elektronik untuk layanan publik dari ancaman siber yang terus berkembang.

Dukungan ini mencakup penyediaan pedoman, sumber daya, dan kerja sama antara berbagai instansi untuk memastikan bahwa setiap organisasi memiliki rencana efektif dalam upaya mitigasi dan pemulihan dari serangan siber yang terjadi.