Kutai Akhirnya Batal Bangun Bandara

SAMARINDA, SENIN- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya memutuskan untuk membatalkan pembangunan Bandara Sultan Kutai Berjaya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai gantinya, Pemprov Kaltim memilih membangun jalan tol Tenggarong-Samarinda.

"Dari sisi keselamatan penerbangan, tidak mungkin membangun dua Bandara besar yang berdekatan, karena jarak Samarinda dengan Tenggarong hanya puluhan kilometer," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Senin (29/12).

Semula, sempat terjadi perebutan antara Pemkot Samarinda dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) untuk membangun bandar udara. Pembangunan Bandara SKB mengalami hambatan setelah Komisi Pemberatasan Korupsi menangkap dan menahan Bupati Syaukani HR, karena perkara penyalahgunaan dana APBD dalam pembebasan lahannya sehingga pembangunannya terkatung-katung.

"Sebagai gantinya kita akan membangun jalan tol," kata Awang yang mantan Bupati Kutai Timur itu. Waktu tempuh Samarinda ke Sungai Siring, lokasi calon bandara baru Samarinda dengan jalan yang ada selama ini sekitar 1,5 jam. "Dengan jalan tol, hanya 20 menit," kata Awang memberi alasan.

Meski menggunakan nama jalan tol, konsep jalan tol Samarinda-Tenggarong tidak sama dengan jalan-jalan tol yang sudah ada. Kendaraan yang melintas di jalan tol Samarinda-Tenggarong tidak dipungut tol.

Ketika konflik perebutan pembangunan kedua bandara di Kaltim itu memuncak tahun lalu, Menteri Perhubungan sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi agar Pemkot Samarinda terus melanjutkan pembangunan Bandara Samarinda yang berjarak sekitar 20 Km dari pusat kota itu.

Mengenai pembangunan jalan tol (tepatnya semacam highway), menurut Awang, justru akan memberikan dampak besar baik bagi Kota Samarinda maupun Kukar. "Dua daerah akan memperoleh manfaat pembangunan bndara Samarinad dan jalan pendekat yang saling menguntungkan, sehingga tidak perlu sama-sama membangun bandara yang jaraknya sangat dekat," imbuh dia.

Ia berharap agar pembangunan BSB cepat selesai dengan melibatkan investor, mengingat keberadaan Bandara Temindung Samarinda sangat tidak reprentatif karena berada di jatung kota dengan landasan pacu (run way) hanya 950 meter, sehingga tidak bisa didarati pesawat besar, misalnya jenis Boeing 737.

Dengan kondisi bandara seperti itu, Samarinda tercatat sebagai satu-satunya ibukota provinsi di Indonesia yang masih melayani penerbangan perintis, untuk kawasan perbatasan dan pedalaman Kaltim.

Meskipun dianggap tidak representatif, Bandara Temindung Samarinda dengan luas 13,29 ha  masih menjadi urat nadi transportasi ke kawasan pedalaman dan perbatasan. Terbukti beberapa waktu lalu ketika Dephub menghentikan beroperasi maskapai Dirgantara Air Service (DAS) akibat pesawatnya banyak tidak laik terbang, terjadi kelangkaan Sembako ke kawasan pedalaman dan perbatasan. 

Rencana pembangunan BSB oleh Pemprov Kaltim bersama Pemkot Samarinda sudah dilakukan sejak 1992 untuk menggantikan Bandara Temindung dengan menyiapkan 300 ha lahan di Kawasan Sungai Siring.

Hambatan pembangunan bandara dengan landasan pacu 2.100 meter itu antara lain, masalah pembebasan lahan, konflik dengan pihak Kukar serta pendanaan. 

Dana pembangunan BSB melonjak karena ada penambahan item pengerjaan sesuai arahan dari Dephub terkait UU Keselamatan Penerbangan. Diperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 2 triliun.