Tidak Manut, Telegram Diblokir di Negara Asalnya

Meski jadi keunggulan, sistem keamanan inilah yang membuat Telegram diblokir di negara asalnya. Sebuah pengadilan di Tagansky, Moscow, Rusia memutuskan memblokir Telegram karena menolak memberikan kunci enkripsi pada kepolisian Federal di Rusia.

Menurut hakim setempat, Yuliya Smolina, Telegram dianggap sebagai platform dan media penyebar informasi di Rusia. Oleh karena itu, Telegram harus manut serta tunduk pada regulasi setempat dengan, memberikan akses pada pemerintah untuk melacak hal-hal berbau terorisme yang dibicarakan melalui platform tersebut.

Memang, sisi keamanan Telegram ini seringkali disalahgunakan oleh para teroris. Platform yang bisa menampung anggota grup dalam jumlah ribuan ini juga seringkali dimanfaatkan pelaku terorisme untuk bertukar pesan seputar rencana serta gerakan mereka selanjutnya.

Di Rusia sendiri penggunaan Telegram semakin populer. Tak hanya rakyat biasa, pejabat pemerintah pun kerap menggunakan aplikasi ini untuk berkomunikasi sebagaimana dikutip KompasTekno dari PocketNow, Sabtu (14/4/2018).

Kendati sudah mendapat kecaman dari berbagai pihak, pendiri Telegram Pavel Durov tetap bergeming. Ia tetap menegaskan bahwa privasi merupakan bagian dari hak azasi manusia dan tak dapat diperjualbelikan. Ia bersikeras untuk memertahankan keamanan Telegram dari pihak manapun termasuk pemerintah Rusia.

Di Indonesia sendiri pada 2017 lalu pun Telegram sempat diblokir oleh Kominfo, salah satu alasannya adalah karena Telegram banyak digunakan oleh teroris untuk berkomunikasi.

Hingga saat ini tercatat ada lebih dari 200 juta pengguna Telegram di seluruh dunia. Sejak awal berdiri, layanan chatting ini mengedepankan diri sebagai platform yang aman dari intipan luar.

Telegram memiliki fitur enkripsi end-to-end yang dapat mencegah pesan dicegat dan dibaca kecuali oleh pengirim dan penerima. Selain itu fitur channel pada Telegram bersifat terbuka untuk publik dan bebas diikuti oleh pengguna. Karena itulah channel ini seringkali disalahgunakan oleh pelaku terorisme untuk menyebar propaganda.