Nasib ZTE Ada di Tangan Presiden Trump

Hal ini diketahui dari pernyataan Trump melalui akun Twitter pribadinya. Dia berkicau bahwa saat ini sedang bekerja sama dengan Presiden China, Xi Jinping untuk membuat ZTE bisa kembali berbisnis.

Trump juga mengatakan telah memerintahkan Departemen Perdagangan AS untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Sebagai mana dilansir KompasTekno dari Android Authority, Senin (14/5/2018), Trump berkicau seperti itu beberapa hari setelah ZTE mengumumkan penghentian operasionalnya. Namun sebagaimana kicauan Trump lainnya, pernyataan tersebut tampak bertentangan dengan situasi yang sebenarnya terjadi.

Selama ini pemerintah AS sendiri terkenal sangat kritis terhadap berbagai tindakan bisnis ZTE. Selain itu penghentian operasional perusahaan asal China itu pun berkait erat dengan sanksi ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah AS terhadapnya.

Pemerintah AS menjatuhkan sanksi larangan ekspor kepada ZTE selama 7 tahun. Alasannya karena perusahaan melanggar kesepakatan dengan pemerintah dengan cara menjual smartphone berisi hardware dan software dari AS ke Iran.

Penjualan smartphone yang dimaksud terjadi pada 2012 lalu. Adapun kala itu AS sedang memberlakukan embargo perdagangan terhadap Iran.

Pada 2017 lalu, ZTE kemudian mengaku bersalah dan bersedia membayar denda atas pelanggaran itu. Perusahaan juga setuju untuk memecat empat pegawai senior dan mendisiplinkan 35 staff lainnya.

Kendati demikian pada awal tahun ini Departemen Perdagangan AS mengklaim bahwa ZTE belum juga mendisiplinkan 35 staff yang dijanjikan, sehingga menjatuhkan sanksi ekspor selama 7 tahun. Sanksi itu juga mencegah ZTE menggunakan hardware atau software apapun yang berasal dari AS.

ZTE kemudian menyatakan bahwa sanksi dari AS itu tidak adil serta berencana mengajukan banding.

Di sisi lain, masalah ZTE bukan hanya berasal dari sanksi yang dijatuhkan oleh Departemen Perdagangan AS. Bagian lain dari pemerintah AS, yakni Departemen Intelijen, juga memiliki keberatan terhadap berbagai smartphone buatan China, yakni ZTE dan Huawei.

Departemen tersebut menganggap smartphone buatan ZTE dan Huawei mengandung risiko keamanan berupa alat mata-mata. Tudingan tersebut telah berkali-kali dibantah oleh ZTE dan Huawei.