RUU Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tumpang Tindih

Bahkan RUU PDP ini dinilai malah tumpang tindih satu sama lain. Menurut studi Elsam pada 2016, sedikitnya ada sekitar 30 Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan data pribadi.

Undang-undang ini tercecer di berbagai ruang lingkup dan tidak terkumpul dalam satu wadah. Akibatnya, ada kekaburan istilah dan ruang lingkup data pribadi yang harus dilindungi.
 
Menurut Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Riset Elsam, proses pembahasan RUU PDP perlu dipercepat agar pemerintah dapat menjawab seluruh kebutuhan perlindungan data pribadi milik masyarakat.

Ia pun mengatakan proses penyusunan RUU PDP ini membutuhkan waktu yang panjang karena perlu ada pembicaraan khusus dengan seluruh pemangku kebijakan.
 
"Ada 32 aturan tentang data pribadi yang tercecer. Kami sudah bahas dari 2012. Sekarang sedang diparaf dan sudah sinkronisasi," kata Semuel.
 
"Kami juga maunya segera, beberapa menteri pun sudah tanda tangan dalam waktu cepat. Indonesia akan menjadi negara ke-6 yang punya Undang-undang tentang data pribadi ini," lanjutnya.