Huawei Sudah Boleh Garap 5G dengan Perusahaan AS

Dilaporkan Reuters, departemen perdagangan AS dan beberapa lembaga lain telah menyetujui perubahan aturan tersebut. Perubahan ini kemudian dikirim ke Federal Register untuk dipublikasikan pada Selasa (16/6/2020).

Kendati demikian, amandemen ini bukan berarti pemerintah AS melunak terhadap Huawei. Sekertaris departemen perdagangan AS, Wilbur Ross bersikukuh bahwa keputusan ini didasarkan pada keamanan nasional AS, dan ambisinya untuk tetap menjadi inovator global.

"AS tidak akan menyerahkan kepemimpinan inovasi global," kata Ross.

"Departemen perdagangan tetap akan berkomitmen untuk melindungi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS dengan mendukung industri agar sepenuhnya terlibat dan mengadvokasi teknologi buatan AS, untuk menjadi standar internasional," lanjut Ross.

Teknologi 5G dianggap sangat penting bagi perkembangan teknologi masa depan, dengan iming-iming kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding LTE, dan latensi yang rendah. Salah satu yang akan berpengruh adalah operasional mobil swakemudi.

Secara spesifik, kerja sama yang diatur adalah bertukar informasi tentang pengembangan teknologi 5G, tanpa harus memerlukan lisensi atau surat izin ekspor.

Pemerintah AS beberapa waktu lalu sudah mulai mengizinkan perusahaan AS berbisnis dengan Huawei dengan syarat telah mengantongi lisensi.

Namun, departemen perdagangan AS tidak mengungkap apakah akan mencoret Huawei dan afiliasinya dari entity list atau tidak. Sejak 2019 lalu, Huawei masuk dalam daftar cekal bernama entity list, yang membuat Huawei tidak bisa berbisnis dengan perusahaan AS.

Daftar ini telak membuat bisnis Huawei tersendat, karena beberapa teknologi di smartphone, laptop, atau produk lainnya masih bergantung pada produk perusahaan AS. Seperti software Android di smartphone, atau Microsoft Windows untuk laptop MateBook mereka.

Menurut Naomi Wilson, direktur senior kebijakan Asia Dewan Industri Teknologi Informasi, yang di dalamnya termasuk Intel, Amazon, dan Qualcomm, mengatakan bahwa kebijakan daftar hitam terhadap Huawei membuat perusahaan AS merasa dikesampingkan dari perundingan standar teknis. Hal itu membuat mereka mendapatkan kerugian strategis.

"(Aturan) yang masih butuh banyak klarifikasi ini akan membuat perusahaan (AS) bisa berkompetisi dan memimpin kegiatan mendasar, yang membantu menggulirkan teknologi lebih mutakhir, seperti 5G dan AI di seluruh dunia," jelas Wilson.

Wilson mengatakan akan meninjau amandemen aturan ini. Kabarnya, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo akan bertemu dengan perwakilan China di Hawaii untuk mendiskusikan lagi konflik dagang antara China dan AS yang kerap menjadikan Huawei "korban".