Akarnya Kemiskinan dan Rendahnya Prioritas

Dana dari pemerintah hanya sanggup memberikan pelayanan bagi sekitar 4 persen per tahun dari total anak telantar (termasuk anak jalanan).

”Pengaman pertama supaya anak tak turun ke jalan adalah orangtua dan keluarga. Dalam mengatasi anak jalanan program yang dilakukan pemberdayaan orangtua. Tetapi, itu terbatas dibanding peningkatan populasi anak jalanan, terutama di kota-kota besar,” ujar Makmur.

Ia mengakui, dana menjadi kendala dalam melaksanakan programnya. ”Percepatan populasi anak yang tak sebanding dengan ketersediaan anggaran menyebabkan anak bermasalah terus meningkat,” katanya. Saat ini belum diketahui siapa yang akan menangani sisa anak jalanan yang masih sekitar 96 persen dari total anak telantar itu.

Di sisi lain, peserta rapat dengar pendapat dengan DPR, yakni sejumlah lembaga pemerintah terkait perlindungan anak, melihat upaya perlindungan atas anak jalanan masih parsial meski ada beberapa lembaga pemerintah yang menanganinya. Perlindungan anak mencuat jika muncul kasus yang menarik perhatian publik.

Mereka sepakat untuk menghadirkan perlindungan anak yang akan menyelesaikan masalah yang mengarah ke kekerasan pada anak. Diharapkan anak bermasalah memiliki akses jelas untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan negara bagi keselamatan, keamanan, dan kesejahteraannya.

DPR juga mendesak pemerintah tidak lagi merazia dan menggaruk anak jalanan. ”Anak jalanan jangan dikriminalisasi. Mereka korban yang perlu diadvokasi supaya memiliki akses ke rumah singgah,” kata Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding. (ELN/TRI)