SBY: Pindahkan Ibu Kota Solusi Kemacetan

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mewacanakan pemindahan ibu kota sebagai salah satu solusi memecahkan kepadatan Jakarta yang dinilai tak tertahankan lagi. Pertambahan volume kendaraan dan jumlah penduduk ditengarai sebagai salah satu biang keladi kepadatan di Jakarta.

"Salah satunya, sama sekali membangun ibu kota yang baru, the real capital, the real government center. seperti Canberra, Brasilia, Ankara, dan tempat-tempat yang lain," kata Presiden pada acara berbuka puasa bersama pengurus Kamar Dagang Indonesia di Jakarta, Jumat (3/9/2010).

Selain mengajukan perbaikan infrastruktur Jakarta, Kepala Negara juga mengajukan usul pemisahan antara pusat pemerintahan dan perdagangan. "Kita bisa membandingkan dengan apa yang dilakukan Malaysia. Ibu kota Malaysia tetap Kuala Lumpur, tapi pusat pemerintahan di Putrajaya. Dipisahkan, cut off. Tetapi, tentu ada komunikasi yang baik. Berkembanglah Putrajaya," kata Presiden.

Presiden meminta agar ketiga opsi tersebut diputuskan dan dipersiapkan sejak dini. "Kita putuskan sekarang ini. Misalnya opsi kedua dan ketiga, kita membangun pusat pemerintahan baru, maka 10 tahun dari sekarang baru bisa dilakukan berdirinya pusat pemerintahan yang baru yang sudah terencana dengan desain yang bagus dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemerintahan yang baik," kata Presiden.

Presiden melanjutkan, "Kalau kita bicara opsi kedua, misalnya, biarkan Jakarta diploklamasikan. Kita pertahankan sebagai ibu kota, ekonomi, perdagangan, dan semua kita bangun tempat yang baru sebagai pusat pemerintahan. Nah, kalau kita membangun baru, tentu well-planned, well -designed, kemudian kita hitung keindahan aspek lingkugan dan lain-lain. Kita barang kali butuh waktu 5-7 tahun untuk membangunnya. Itu by project. Putrajaya menghabiskan uang sekitar Rp 80 T. Kalau kita ingin bangun seperti itu dengan cakupan yang lebih luas, could be more. (Dana) dari mana? Mungkin dari APBN sebagian, sebagian partnership, goverment, dengan publik. Sebagian mungkin bisa melepas aset pemerintah yang ada di Jakarta. Kemudian kita bangun yang baru," kata Presiden.

Presiden menambahkan, sekiranya pilihan dijatuhkan pada opsi kedua atau ketiga, hal tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah dan pihak swasta atau pengusaha.

"Saya berandai-andai, kalau itu dibangun, tentu 90 persen dilakukan oleh pengusaha dalam negeri. Barangkali material yang kita impor dibatasi tidak lebih 10 persen. Kita harus think big, kemudian melakukan sesuatu dengan saksama. Ini yang ingin saya sampaikan di forum mulia ini," katanya.