Akuisisi Axis, Apa yang Dicari XL?

Kompas.com - 26/09/2013, 18:38 WIB
Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi Aditya Panji/KompasTeknoPresiden Direktur XL Hasnul Suhaimi
Penulis Aditya Panji
|
EditorWicak Hidayat
JAKARTA, KOMPAS.com - XL Axiata sepakat untuk mengakuisisi Axis Telekom Indonesia, Kamis (26/9/2013). Namun, akuisisi belum selesai karena kedua belah pihak menunggu persetujuan dari pemerintah, dan XL juga meminta tak ada perubahan pada kepemilikan spektrum frekuensi.

Spektrum frekuensi merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki Axis. XL, tentu sangat menginginkan frekuensi tersebut untuk menambah kapasitas dan meningkatkan kualitas layanan.

Di spektrum frekuensi 1.800MHz, Axis memiliki alokasi 15MHz, sementara di 2.100MHz memiliki alokasi 10MHz.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, disebutkan bahwa pemegang alokasi frekuensi tidak dapat mengalihkan frekuensi yang diperoleh kepada pihak lain. Namun, hal ini dimungkinkan jika ada izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pemerhati dan peneliti telekomunikasi dari Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi berpendapat, selama ini aksi akuisisi atau merger yang dilakukan perusahaan telekomunikasi di Indonesia, tidak pernah mengembalikan alokasi frekuensi yang diperoleh.

"Tapi harus ada persetujuan dari Menteri. Dan saya pikir Menteri sebaiknya memberi izin kepada XL untuk mendapatkan frekuensi Axis," ujarnya saat dihubungi KompasTekno.

Ia memberi contoh, saat Indosat mengakuisisi Satelindo pada 2003, Indosat mendapatkan sumber daya, penomoran, hingga frekuensi Satelindo. Begitu juga dengan Bakrie Telecom yang pada 2012 lalu mengakuisisi Sampoerna Telekom Indonesia.

Aksi merger dan akuisisi antar operator seluler, menurut Heru, perlu didukung untuk mengurangi jumlahnya yang begitu banyak. "Pemerintah harus memberi insentif, tapi bukan berupa uang, melainkan kemudahan untuk proses merger dan akuisisi di antara operator telekomunikasi," tambahnya.

Dalam sebuah diskusi, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo, Muhammad Budi Setiawan pernah mengakui, bahwa jumlah operator seluler di Indonesia sudah terlalu banyak dan dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Jumlah yang ideal menurutnya adalah 4 sampai 5 perusahaan saja.

"Jika jumlah operator seluler terlalu banyak, maka sumber daya frekuensi menjadi terbatas. Inilah yang menjadi masalah telekomunikasi di Indonesia," kata Setyanto P. Santosa, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) di acara Innovation Qualcomm.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X