Kompas.com - 14/08/2014, 14:17 WIB
Ilustrasi. Ilustrasi.
Penulis Aditya Panji
|
EditorWicak Hidayat

Kriteria yang harus dimiliki Menkominfo
Tentu saja adalah bersih, jujur dan professional (tidak berasal dari partai tertentu). Selain itu juga punya perencanaan besar tentang apa yang ingin dilakukan selama lima tahun, tidak hanya Kemenkominfo tetapi juga Indonesia. Karena itu, kandidat harus punya pengetahuan soal TIK.

Harus punya keinginan untuk melibas ego sektoral baik internal juga dengan kementrian lain. Punya kemampuan manajemen yang mumpuni, punya keinginan untuk melayani publik dan output based performance dengan menjaga kualitas dan punya gaya bekerja "get things done".

Siapa tokoh yang kira-kira bisa menjalankan amanat TIK di Indonesia?
Bisa jadi Onno W. Purbo yang selama ini diajukan oleh banyak masyarakat. Kriteria yang saya ajukan di atas mungkin terlalu kompleks bila harus ada dalam satu kandidat. Jadi selain menterinya, harus dibantu dengan tim yang kuat.

Donny BU
(Direktur Eksekutif ICT Watch)

Masalah terbesar TIK yang perlu segera diatasi
Masalah terbesar dalam TIK di Indonesia secara umum, tidak sekadar industri saja, yaitu tentang tata kelolanya (governance). Kita ketahui di sejumlah kebijakan pemerintah yang terkait dengan TIK di Indonesia, masih belum terintegrasi dengan baik, belum transparan proses penyusunannya dan masih perlu ditingkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Bagaimana mengintegrasikan antara pemenuhan kebutuhan SDM bidang TIK misalnya, perlu duduk berbagai pihak. Tidak hanya dari sisi Kemenkominfo, tetapi juga Kemendiknas. Contoh saja, bagaimana kemudian mata pelajaran TIK dihapus dari Kemendiknas. Namun tentu saja tidak cukup koordinasi antar institusi pemerintah. Perlu ada pelibatan juga dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain. Dalam kasus mata pelajaran TIK tersebut, sebagai contoh, tentu perlu ada dialog juga dengan pihak bisnis atau industri bidang TIK, juga dengan masyarakat sipil (civil society) dan asosiasi terkait.

Hal lain yang terkait dengan tata kelola, semisal tentang pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam hak atas akses informasi, bagi teman-teman yang tinggal di kawasan timur Indonesia dan juga teman-teman yang termasuk dalam kategori rentan (vulnerable people). Jelas menurut sejumlah data, bahwa kapasitas dan kualitas akses internet dan informasi di kawasan timur jauh tertinggal dengan yang di wilayah barat. Apalagi jika dibandingkan dengan di wilayah Jawa, khususnya Jakarta. Akibatnya, dengan adanya Internet yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan dan pemberdayaan informasi, justru semakin melebarkan jurang informasi (information divide). Ketika transaksi, baik pemerintah maupun bisnis, sudah masuk ke ranah online, maka jelas yang kemudian lagi-lagi akan tertinggal adalah teman-teman di kawasan timur yang notabene infrastruktur Internet dan informasinya belum digarap secara lebih intensif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pun dengan teman-teman yang masuk dalam kategori rentan tersebut, yang menurut PBB adalah seperti perempuan, penyandang difabel, pekerja migran, masyarakat  suku adat/tradisional dan mereka yang terdikriminasi atas alasan agama, orientasi seksual dan identitas gender.

Hak berekspresi dan berinformasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal dan global, tentu menuntut kebijakan, produk dan layanan TIK (termasuk internet di dalamnya) agar tidak mendiskriminasi teman-teman dalam kategori rentan tersebut. Apakah itu dari kebijakan yang terkait dengan infrastruktur, ekonomi, hukum maupun sosial budaya, tata kelola yang terkait dengan TIK kedepannya haruslah sudah dilandasi pada proses dialog pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholder), yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan bisnis/swasta.

Dialog tersebut tentunya harus bersifat inklusif (terbuka), kolaboratif dan setara (egaliter), untuk kemudian pada akhirnya mewujudkan dan menjalankan tata kelola TIK (dan internet) di Indonesia yang transparan, akuntabel, profesional dan terintegrasi. Dialog multi-stakeholder tersebut memang tidak mudah, karena melibatkan banyak ide, gagasan dan pemikiran. Namun jika semua komponen multi-stakeholder tersebut memiliki visi-misi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, maka hal yang tidak mudah tersebut adalah justru sebuah proses yang indah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.