Kompas.com - 10/10/2014, 11:20 WIB
Ilustrasi Internet istIlustrasi Internet
|
EditorReza Wahyudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saat ini sedang melakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang pengelolaan nomor protokol internet. Uji publik RPM tersebut telah dimulai sejak 6 Oktober 2014 lalu.

Dalam RPM tersebut, Kemkominfo berencana untuk mengambil alih peranan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) sebagai pengatur nomor IP.

Hal itu membuat APJII merasa keberatan, sebab selama ini merekalah yang mendapatkan mandat dari IDNIC (Indonesia Network Information Center) sebagai pemilik otoritas pemberian domain dan alamat IP.

IDNIC sendiri juga menginduk kepada APNIC (Asia Pacific Network Information Center) yang memberikan hak kepada organisasi tersebut untuk mendistribusikan nomor IP di Indonesia.

Sapto Anggoro selaku Sekjen APJII mengatakan, selama ini IP yang diatur oleh APJII sudah sesuai mandat dari IDNIC dan APNIC. Ia menyayangkan, kenapa tiba-tiba muncul RPM tentang pengaturan nomor IP tersebut oleh Kemenkominfo.

"Selama ini (pengaturan IP) di APJII, karena mandat dari APNIC sebagai NIR (National Internet Registry), selama ini tidak ada masalah kok tiba-tiba ada RPM ini?" ujar Sapto kepada KompasTekno, Kamis (9/10/2014). "Tiba-tiba muncul sementara Kominfo sedang transisi".

Selain terkesan tiba-tiba, Sapto juga mengatakan bahwa materi yang sedang diuji publik itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini dibicarakan dengan asosiasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di asosiasi, selama ini kami mengikuti aturan APNIC, untuk dispute misalnya pakai RFC (Request for Comment)," ujar Sapto. "Tapi dengan RPM ini, maka nantinya semuanya diputuskan oleh menteri untuk dispute".

Menurut Sapto, dalam hal IP, industri internet di Indonesia sudah self-regulated, karena telah mengikuti mekanisme baik dari APNIC, maupun IDNIC. Pemerintah seharusnya tidak perlu lagi mengatur penomoran IP.

APJII juga sudah memiliki prosedur sendiri dalam hal pengambilan keputusan terkait nomor IP, yaitu melalui prosedur open policy meeting dan dilakukan melalui Rakernas APJII.

"Sejak 1996 kita sudah melakukan pengaturan sendiri soal IP dan tidak ada masalah, mengapa melakukan perubahan pada hal yang selama ini sudah baik?" tanya Sapto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.