Menkominfo: Go-jek dan Uber Jangan Ditolak Tapi Diatur

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Rudiantara berpendapat aplikasi ride sharing, seperti Uber atau Go-Jek, merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang tak bisa dihindari. Dia pun mengakui pemerintah Indonesia membutuhkan aturan terkait hal itu.

“Menurut saya soal ride sharing mesti diatur, karena ini mirip dengan e-commerce. Kalau e-commerce itu sesuatu yang pasti akan datang, yaitu digital economy. Nah, pemanfaatan teknologi TI seperti ini (ride sharing) juga akan datang,” ujarnya di sela acara buka bersama di Rumah Dinas Menkominfo, Selasa (30/6/2015).

Rudiantara menambahkan, perkembangan teknologi seperti itu tidak dapat ditolak. Selain itu, perusahaan-perusahaan asing, baik diundang atau tidak, pasti akan datang karena melihat potensi pasar Indonesia.

“Kita tidak bisa menolak. Mereka dari Internasional, diundang atau tidak ya akan datang karena melihat pasar Indonesia. Dan sebaiknya kita mengatur dari awal. Kalau menurut saya lebih baik seperti e-commerce, kita harus bikin semacam regulatory framework. Nanti saya follow up ke Pak Jonan (Kementerian Perhubungan),” terang pria yang akrab disapa Chief RA itu.

Sebelumnya, layanan ride sharing seperti Uber dan Go-Jek sempat menuai kontroversi. Uber disebut sebagai taksi ilegal dan lima unit kendaarannya dijebak oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) serta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, kemudian digiring ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Sementara itu sejumlah Go-Jek yang merupakan pemain lokal juga mendapat respon negatif dari penyedia jasa ojek tradisional. Sejumlah pengemudi Go-Jek, diteror dan diancam oleh ojek tradisional ketika mereka berusaha menjemput penumpang.