Menkominfo: Tak Semua "E-commerce" Boleh 100 Persen Pemodal Asing

Kompas.com - 19/01/2016, 14:24 WIB
|
EditorReza Wahyudi
JAKARTA, KOMPAS.com — Seiring dengan revisi daftar negatif investasi (DNI) oleh pemerintah, perusahaan e-commerce bakal diperbolehkan menerima suntikan modal asing. Namun, hal itu berlaku dengan catatan bahwa tak semuanya diperbolehkan menerima modal 100 persen.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, ia sudah membahas soal pembukaan DNI tersebut dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani.

Dari pembahasan tersebut disepakati bahwa akan ada klasifikasi yang mengatur perizinan perusahaan e-commerce dalam mendapatkan investasi pemodal asing.

"Di roadmap e-commerce memang salah satunya soal DNI. Kami sudah bicara bertiga, tetapi formalnya nanti tetap ke rapat terbatas kabinet dengan Menko Perekonomian," kata Chief RA, sapaan akrabnya, saat ditemui KompasTekno di kantor Kemenkominfo, Selasa (19/1/2016).

"Arahnya, kalau usaha kecil mesti dilindungi, asing tidak boleh masuk karena jelas di UU UKM juga disebutkan bahwa asing tidak boleh masuk. Namun, untuk yang besar dan sangat besar, misalnya nilainya sudah triliunan, kami siapkan sampai 100 persen. Jadi, ada klasifikasi," imbuhnya.

Aturan mengenai DNI tersebut, seperti dikatakan oleh Chief RA, ditujukan untuk membuat Indonesia menjadi lebih kompetitif di dunia internasional sekaligus membuat proses bisnis menjadi lebih efisien.

Dengan kemudahan investasi tersebut, pemerintah berharap, e-commerce besar tidak akan lari ke luar negeri. Dengan demikian pula, mereka tetap membayar pajaknya di Tanah Air.

"(E-commerce) yang besar bisa saja structured perusahaannya di luar negeri, dalam bentuk loan, convertible loan, atau lainnya. Kalau terjadi begitu, yang akhirnya rugi Indonesia karena pajak tidak dibayar di Indonesia," pungkasnya.

DNI hanya salah satu bagian dari keseluruhan roadmap atau peta jalan e-commerce di Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan bentuk peta jalan yang sudah dirancang.

Namun, tujuan peta jalan itu jelas, yaitu mengembangkan industri e-commerce di Indonesia yang ditaksir mencapai nilai 130 miliar dollar AS atau Rp 1.818 triliun pada 2020.

Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa peta jalan e-commerce akan dijadikan sebuah program nasional pada akhir bulan ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.