Kontroversi RPM Jasa Telekomunikasi Temui Titik Tengah, Segera Disahkan

Kompas.com - 20/12/2017, 14:50 WIB
Kiri-kanan: Direktur Pemasaran Telkomsel, Sukardi Silalahi; Ketua Umum APJII, Jamalul Izza; Dirjen PPI Kominfo, Ahmad M. Ramli; Ketua ATSI sekaligus Direktur Utama Smartfren, Merza Fachys; Wakil Direktur Utama Hutchison Tri, Danny Buldansyah, Rabu (20/12/2017), dalam konferensi pers di Hotel Le Meridien, Jakarta. Fatimah Kartini Bohang/KOMPAS.comKiri-kanan: Direktur Pemasaran Telkomsel, Sukardi Silalahi; Ketua Umum APJII, Jamalul Izza; Dirjen PPI Kominfo, Ahmad M. Ramli; Ketua ATSI sekaligus Direktur Utama Smartfren, Merza Fachys; Wakil Direktur Utama Hutchison Tri, Danny Buldansyah, Rabu (20/12/2017), dalam konferensi pers di Hotel Le Meridien, Jakarta.
|
EditorReska K. Nistanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Jasa Telekomunikasi (Jastel) sempat menuai pro dan kontra. Aturan tersebut sejatinya bertujuan menyederhanakan lisensi bagi Penyelenggara Jastel dengan mencabut 16 Peraturan Menteri (PM) existing, sehingga 12 jenis perizinan yang prosesnya memakan waktu dan ongkos, bisa dijadikan satu perizinan saja.

Kendati demikian, ada pasal-pasal di dalam RPM tersebut yang dinilai merugikan beberapa pihak. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) lantas mengadakan diskusi dan akhirnya ditemui titik tengah.

“Sekarang semua pihak sudah sepakat dengan RPM. Ada beberapa yang diubah,” kata Dirjen PPI Kominfo, Ahmad M. Ramli, dalam konferensi pers di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

“Ada pasal-pasal yang seolah-olah membuat operator telekomunikasi tidak terdorong membangun di daerah. Ada juga pasal-pasal yang sifatnya dinilai memberi peluang kepada pemain asing dan merugikan operator lokal. Itu semua sudah disesuaikan agar mendorong pertumbuhan industri nasional,” ia menjelaskan.

Penolakan pertama datang dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) yang menentang Pasal 13 ayat 3, dan Pasal 31 ayat 3 dalam RPM tersebut.

Dalam pasal 13 ayat 3 disebutkan, Penyelenggara Jastel harus melakukan keterhubungan dengan simpul jasa (node) milik Penyelenggara Jastel yang menyelenggarakan Layanan Gerbang Akses Internet di Kota/Kabupaten terdekat dengan lokasi perangkat Telekomunikasi dimaksud.

Sementara itu, dalam Pasal 31 ayat 3 disebutkan, Penyelenggara Jastel yang menyelenggarakan Internet Service Provider (ISP) dilarang menyelenggarakan layanan akses di luar cakupan wilayah layanannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua pasal dianggap menyusahkan Penyelenggara Jastel dalam hal cakupan layanan. Kominfo sepakat menghapus dua pasal tersebut sehingga APJII merestui pengesahan RPM Jastel.

Kedua, penolakan juga datang dari Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Strategis, yang didalamnya mencakup dua operator pelat merah, Telkom dan Telkomsel.

Ada beberapa pasal yang dinilai blunder, antara lain Pasal 10 (c) dan Pasal 11 ayat 4 (a). Pada pasal 10 (c) disebutkan, Penyelenggara Jastel berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam penetapan tarif sewa jaringan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi terhadap Penyelenggara Jastel lain.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.