Pegawai Kemenperin Disebut Jadi Tersangka Kasus IMEI Ponsel

KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa ada pegawai Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelanggaran aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel.

Kasus pelanggaran IMEI ini merujuk pada masuknya produk elektronik melalui birokrasi yang tidak sesuai, yang dapat merugikan negara karena terjadi transaksi yang tak terdaftar.

Agus mengatakan bahwa semua tersangka kasus penggelapan IMEI ini ternyata berasal dari Kemenperin. 

"Yang saya dengar sudah tersangka. Tapi, sayangnya tersangkanya, semua dari (Kementerian) Perindustrian," kata Agus dalam konferensi pers daring di Jakarta, Jumat, seperti diwartakan AntaraNews dan dikutip KompasTekno, Jumat (28/7/2023).

Terkait kasus IMEI ponsel, Menperin Agus mengaku bahwa pembongkaran praktik IMEI ilegal di Indonesia sebenarnya merupakan inisiatifnya. Sebab, ia "gerah" lantaran ada beberapa orang yang sempat mendekatinya untuk mengakali aturan IMEI.

Baca juga: Pemerintah Klaim Sudah Berantas Jasa Unlock IMEI untuk iPhone 

"Saya pernah dihubungi oleh beberapa pihak yang mengajak saya untuk 'bermain' IMEI. Saya tes mereka, 'apakah kalian sudah punya akses di empat lembaga tadi?' Mereka jawab, mereka punya, ini tinggal Menperin saja. Jadi, saya digoda, diajak untuk bermain HP (ponsel) ilegal oleh beberapa pihak. Kira-kira kejadiannya satu tahun yang lalu," ungkap Agus.

Berangkat dari kejadian tersebut, Menperin segera meminta Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) untuk membongkar praktik-praktik IMEI ilegal tersebut.

"Sehingga, kalau nanti teman-teman media mengikuti konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, itu saya sebagai Menperin yang memberikan perintah kepada Dirjen ILMATE. Saya tidak kaget dan saya senang karena memang saya yang memberikan arahan terkait itu," imbuh Agus.

Berharap penyelidikan adil

Untuk pengusutan dan pembongkaran kasus praktik IMEI ilegal ini, Menperin berharap pihak kepolisian bisa melakukan pemeriksaan secara adil dan menyeluruh, termasuk juga menyelidiki permainan-permainan atau praktik-praktik ilegal yang terjadi.

Hal itu lantaran sistem pengelolaan pendaftaran IMEI ponsel, yakni Central Equipment Identity Register (CEIR) dikelola oleh empat institusi, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta operator seluler.

"Saya minta tolong, tolong sampaikan pesan ke kepolisian supaya bisa berbuat adil. Toh, juga Menperin yang pertama kali minta dibongkar, tapi tiga institusi lain juga tolong dong kita sama-sama bersihkan sama-sama," jelas Agus.

Sebagai informasi, pemerintah menerapkan aturan IMEI ponsel dengan sejumlah tujuan di antaranya mempermudah pemerintah melakukan pengamanan terhadap ponsel yang akan beredar di Indonesia, baik itu yang diproduksi di dalam negeri maupun impor.

Baca juga: Awas Diblokir, Cek Dulu IMEI Ponsel Sebelum Beli

Di sisi lain, aturan IMEI juga dibuat untuk mendorong tumbuhnya industri ponsel di dalam negeri.

Kendati demikian, Menperin Agus mengakui bahwa tata kelola IMEI memang perlu disempurnakan, menyusul adanya celah-celah yang bisa digunakan untuk kepentingan tertentu.

Dugaan praktik IMEI ilegal

Seperti diwartakan sebelumnya, dugaan terkait adanya praktik IMEI ilegal ini mencuat sekitar akhir tahun lalu.

Hal ini diperkuat dengan banyaknya pengguna yang mendapati bahwa ponsel yang mereka beli, yang didapatkan dari jalur distributor atau dari luar negeri, mendadak hilang sinyal alias "no service". 

Sebagian dari pengguna yang mengalami kendala hilang sinyal adalah pemilik iPhone ex-inter atau iPhone bekas dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?

Ada dugaan bahwa penyebab iPhone ex-inter hilang sinyal lantaran nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) perangkat tidak terdaftar di database Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Hal ini terbilan wajar lantaran sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020, perangkat telekomunikasi, termasuk iPhone, yang IMEI-nya tak terdaftar di database pemerintah bakal mendapat pembatasan akses jaringan seluler dari operator.

Baca juga: Duduk Perkara iPhone Ex-inter Kena Blokir, Cuma Bisa Pakai Smartfren atau Unlock IMEI

Pengamat perangkat Apple dari situs MakeMac, Bagus Hernawan mengatakan bahwa pengguna iPhone di Indonesia, khususnya ex-inter, saat ini masih banyak yang terdampak "IMEI Cleansing" atau pemutihan IMEI.

Penyataan Bagus diperkuat dengan temuan KompasTekno di salah satu pusat perbelanjaan elektronik di wilayah Jakarta selatan. Salah seorang penjual iPhone bekas mengatakan bahwa banyaknya iPhone ex-inter hilang sinyal disebabkan oleh IMEI Cleansing.

"Ada "IMEI Cleansing" beberapa bulan belakangan, unit-unit yang kami jual ada yang kena, ada yang tidak," kata toko A (nama samaran).

Selain toko A, toko B juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, banyak pengguna iPhone ex-inter yang komplain sinyalnya terblokir.

"Sepertinya pemerintah mulai gencar pemutihan IMEI, yang kena yang enggak terdaftar di pemerintah (Kemenperin)," kata toko B (nama samaran).

Jasa unlock IMEI ilegal

Karena iPhone terblokir, wajar apabila pengguna mencari cara supaya ponsel mereka mendapatkan sinyal, termasuk mencari jasa mengembalikan sinyal dengan cara "unlock IMEI".

Di pasar atau di beberapa konter atau penjual HP, biasanya penjual menawarkan jasa ini dengan nama jasa "buka blokir IMEI" atau "unblock IMEI".

Jasa "unlock IMEI" sendiri menjanjikan iPhone ex-inter yang terblokir lantaran belum terdaftar di database Kemenperin, bisa tetap mengakses sinyal dari operator seluler yang digunakan sebelumnya.

Jasa ini ditawarkan melalui pelapak-pelapak hingga dipajang di marketplace. Pantauan KompasTekno pada akhir November 2022 ini, jasa unlock IMEI atau aktivasi IMEI iPhone bodong ini harganya mulai dari rentang Rp 150.000 hingga Rp 900.000.

Dari sinilah konon muncul dugaan bahwa para pedagang yang menawarkan jasa unlock IMEI ini "bermain" dengan beberapa pihak yang memang memiliki akses ke IMEI, atau memanfaatkan peraturan terkait regulasi IMEI secara ilegal.

Pemerintah klaim berantas

Terkait maraknya jasa "unlock IMEI", pemerintah sempat mengatakan bahwa merkea tidak tinggal diam.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun mengaku terus memberantas praktik jasa unlock IMEI dan jasa aktiviasi IMEI iPhone bodong di Indonesia.

"Kami sudah melakukan take down untuk jasa unlocking IMEI di marketplace," kata Mulyadi selaku Direktur Standardisasi PPI Kominfo, melalui pesan singkat kepada KompasTekno, Jumat (25/11/2022) lalu.

Mulyadi mengatakan, fenomena ponsel ilegal, termasuk iPhone, sudah menjadi perhatian Kominfo dan Kemenperin sejak lama.

"Saat ini, kami sedang melaksanakan pemeriksaan mendalam untuk mengetahui celah-celah yang memungkinkan aktifnya HP ilegal," kata Mulyadi.

Dia melanjutkan, dalam beberapa kasus smartphone ilegal, beberapa di antaranya diklaim telah berhasil teridentifikasi dan sudah ditangani oleh aparat hukum untuk ditindaklanjuti.