Sistem E-Government Masih Jalan di Tempat

JAKARTA,SABTU--Sistem E-Government yang dicetuskan pemerintah tampaknya mandek. Banyak departemen yang sudah sadar bahwa transparansi kepada publik bisa dibuka melalui teknologi informasi yang disebut internet ataupun semua data telah terkoneksi dengan sistem jaringan.

Namun, banyak website yang jarang diperbarui dan pemerintah dinilai belum terlalu siaga dalam menghadapi hacking. Sistem keamanan informasi masih diragukan.

Technical Consultant Juniper Network Indonesia Irzan Mochamad mengatakan bahwa sudah besar keinginan pemerintah untuk menuju sistem E-Government yang terintegrasi namun implementasinya masih belum kelihatan. Sejumlah departemen dinilai sudah mulai melangkah maju dengan rutin memasukkan informasi-informasi terbaru dan menata jaringan, sementara yang lain belum merasa penting.

"Kalau misalnya website atau jaringan bisa dengan mudah dihack dan diisi informasi yang bermacam-macam oleh hacker, apa gunanya?" ujar Irzan di sela-sela Indonesia Hacking and Security Conference di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (15/11), yang diikuti oleh para pengamat dan pelaku IT dan pakar keamanan informasi.

Irzan mengatakan pembenahan bisa dimulai dengan memikirkan kembali kebijakan yang arahnya jelas. Depkominfo sebagai wasit diminta membuat panduan yang jelas arah dan teknis implementasinya. Selain itu, kualitas sumber daya manusianya yang mengelolanya juga menjadi kebutuhan penting.

"Dari Depkominfo sendiri harus mengeluarkan IT Policy yang seragam dilaksanakan oleh seluruh departemen. Kalau sekarang, menurut saya masing-masing departemen itu punya kebijakannya sendiri-sendiri, susah," ujar Irzan. Irzan mencontohkan, pemerintah Amerika Serikat memiliki panduan khusus mengenai IT yang wajib diikuti oleh semua elemen pemerintahan. Namun, Irzan juga tak heran sebab terkadang pembuat kebijakan juga memiliki pengetahuan yang terbatas dalam hal IT.

Perbaiki Sistem Keamanan

Dua hal mendesak yang perlu segera dipikirkan pemerintah adalah soal updating content dan keamanan jaringan. Sejumlah tindakan hacking terhadap website ataupun jaringan kantor-kantor pemerintahan telah terjadi. Pemerintah diminta membenahi infrastructure network dan server yang ada untuk mencegah hacking.

"Kalau saya, saya berusaha membatasi dari infrastructure networknya. Bagaimana kita mencegah supaya tidak ada gangguan ke dalam sistem kita. Di pintu depannya kita coba block," tutur Irzan. Selain itu, keamanan informasi juga harus dipelihara. Jika pemerintah menggunakan framework Network Adaptive Threat Management yang menggunakan kumpulan perangkat network security, seperti firewall, secure remote access, access control, IDP, management entry porting, dan intrution detection untuk mendeteksi kemungkinan adanya gangguan, namun tak dimonitor dan dievaluasi, menurut Irzan sama sekali tak ada gunanya.

"Sudah dipasang terus kita nggak melakukan apa-apa dan berharap sistemnya berjalan sendiri. Itu nggak mungkin. Dari pengalaman saya, setelah dipasang ya kita monitor karena kan hacker juga pinter. Dia punya berbagai macam cara," ujar Irzan.