Upah Minimum Sektoral DKI Ditentukan Pengusaha dan Buruh

Kompas/Fransiska Romana Ninik

Ilustrasi : Para buruh tiba di Balaikota DKI Jakarta untuk berunjuk rasa menuntut kenaikan upah, Jumat (2/11/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta akan segera melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan buruh setelah menerima Surat Keputusan Gubernur terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP). Selanjutnya, upah minimum sektoral provinsi (UMSP) akan ditentukan secara bipartit antara pengusaha dan buruh.

Kepala Disnakertrans DKI Deded Sukendar mengatakan, kenaikan besaran UMSP ditentukan minimal sebesar 5 persen dari UMP yang ditetapkan. Tahun lalu, USMP ditentukan naik sebesar 5-20 persen sesuai dengan sektor usaha. "Namun, penentuan besaran UMSP berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Kita hanya menerbitkan SK-nya," kata Deded di Balaikota Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Apabila UMSP tidak segera ditetapkan, buruh mengancam akan kembali melakukan berunjuk rasa besar-besaran pada Kamis (22/11/2012) besok. Padahal, kata Deded, Dewan Pengupahan DKI belum menerima SK terkait dengan besaran UMP 2013. "Agar dapat menentukan besaran UMSP tersebut, kita harus memiliki pegangan SK UMP-nya. Tapi sampai saat ini, SK masih belum kami terima," ujar Deded.

Ia mengatakan, permintaan buruh untuk besaran UMSP yang mencapai 15-50 persen harus dapat disesuaikan kembali. Dengan nilai UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta, maka nilai UMSP sebagaimana tuntutan buruh akan mencapai Rp 2,53 juta hingga Rp 3,3 juta. Nilai ini jelas sangat memberatkan pengusaha.

"Melihat kondisi di mana UMP dengan nilai tertinggi seperti ini, maka harus ada rasa keadilan dan selalu menjaga hubungan industrial di Jakarta agar selalu tetap kondusif," katanya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Edi Kuntadi mengatakan, dengan besaran UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta, akan timbul dampak pengurangan pegawai. Hal itu terjadi mengingat ada hal-hal yang memengaruhi kegiatan usahanya.

Selain itu, juga perlu diwaspadai pihak-pihak yang akan mengajukan keberatan atau penangguhan terhadap UMP. Namun, ia juga masih belum dapat memastikan berapa banyak pengusaha yang akan mengajukan penangguhan.

"Sekarang sudah ada beberapa pengusaha yang menghubungi kami karena keberatan dengan besaran UMP 2013," kata Edi.

Ia mengharapkan kondisi pro dan kontra besaran UMP ini tidak akan memberikan dampak bagi investasi di Indonesia, khususnya di Jakarta. "Sekarang masih kondusif. Tapi, mudah-mudahan tidak akan mengganggu. Tapi dengan lonjakan UMP yang seperti ini, cukup signifikan lebih dari 40 persen, (potensi gangguan) harus diantisipasi," kata Edi.

Editor: Laksono Hari W

 

TERBARU
e-Business
Minggu, 21 Desember 2014 13.11 WIB
Menyamar Jadi Buruh, Ungkap "Borok" Pabrik Apple
Internet
Minggu, 21 Desember 2014 11.27 WIB
Telkomsel Buka GraPARI Terbesar Se-Jakarta
Gadget
Minggu, 21 Desember 2014 08.02 WIB
Harga Cetak Foto Kamera Instan ini Cuma Rp 37
Internet
Minggu, 21 Desember 2014 07.28 WIB
FBI Resmi Sebut Korut Dalangi Peretasan Sony Pictures
Gadget
Sabtu, 20 Desember 2014 17.09 WIB
Color OS Punya Banyak Tema Menarik
TERPOPULER
Selasa, 16 Desember 2014 10.46 WIB
Ramalan Steve Jobs Tahun 1985 Kini Jadi Kenyataan
Minggu, 14 Desember 2014 15.39 WIB
Jangan Klik "Cewek Mabuk" di Facebook, Bisa Bikin Malu
Minggu, 14 Desember 2014 16.18 WIB
Kena Godaan "Gadis Mabuk" di Facebook, Ini Penangkalnya
Jumat, 19 Desember 2014 11.23 WIB
Adegan Film Tewasnya "Kim Jong Un" Beredar di YouTube
Jumat, 19 Desember 2014 14.11 WIB
Video Jeritan Saat Turbulensi Beredar di YouTube
Kamis, 18 Desember 2014 15.52 WIB
Cara Beli Aplikasi Android dengan Potong Pulsa