Upah Minimum Sektoral DKI Ditentukan Pengusaha dan Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta akan segera melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan buruh setelah menerima Surat Keputusan Gubernur terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP). Selanjutnya, upah minimum sektoral provinsi (UMSP) akan ditentukan secara bipartit antara pengusaha dan buruh.

Kepala Disnakertrans DKI Deded Sukendar mengatakan, kenaikan besaran UMSP ditentukan minimal sebesar 5 persen dari UMP yang ditetapkan. Tahun lalu, USMP ditentukan naik sebesar 5-20 persen sesuai dengan sektor usaha. "Namun, penentuan besaran UMSP berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Kita hanya menerbitkan SK-nya," kata Deded di Balaikota Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Apabila UMSP tidak segera ditetapkan, buruh mengancam akan kembali melakukan berunjuk rasa besar-besaran pada Kamis (22/11/2012) besok. Padahal, kata Deded, Dewan Pengupahan DKI belum menerima SK terkait dengan besaran UMP 2013. "Agar dapat menentukan besaran UMSP tersebut, kita harus memiliki pegangan SK UMP-nya. Tapi sampai saat ini, SK masih belum kami terima," ujar Deded.

Ia mengatakan, permintaan buruh untuk besaran UMSP yang mencapai 15-50 persen harus dapat disesuaikan kembali. Dengan nilai UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta, maka nilai UMSP sebagaimana tuntutan buruh akan mencapai Rp 2,53 juta hingga Rp 3,3 juta. Nilai ini jelas sangat memberatkan pengusaha.

"Melihat kondisi di mana UMP dengan nilai tertinggi seperti ini, maka harus ada rasa keadilan dan selalu menjaga hubungan industrial di Jakarta agar selalu tetap kondusif," katanya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Edi Kuntadi mengatakan, dengan besaran UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta, akan timbul dampak pengurangan pegawai. Hal itu terjadi mengingat ada hal-hal yang memengaruhi kegiatan usahanya.

Selain itu, juga perlu diwaspadai pihak-pihak yang akan mengajukan keberatan atau penangguhan terhadap UMP. Namun, ia juga masih belum dapat memastikan berapa banyak pengusaha yang akan mengajukan penangguhan.

"Sekarang sudah ada beberapa pengusaha yang menghubungi kami karena keberatan dengan besaran UMP 2013," kata Edi.

Ia mengharapkan kondisi pro dan kontra besaran UMP ini tidak akan memberikan dampak bagi investasi di Indonesia, khususnya di Jakarta. "Sekarang masih kondusif. Tapi, mudah-mudahan tidak akan mengganggu. Tapi dengan lonjakan UMP yang seperti ini, cukup signifikan lebih dari 40 persen, (potensi gangguan) harus diantisipasi," kata Edi.

Editor: Laksono Hari W

 

TERBARU
e-Business
Selasa, 26 Mei 2015 09.52 WIB
Ini Dewan Pengurus APJII 2015-2018
e-Business
Selasa, 26 Mei 2015 09.11 WIB
Twitter Disebut Ingin Mengakuisisi Flipboard
Gadget
Gadget
Selasa, 26 Mei 2015 06.49 WIB
Apple Watch Disebut Sudah Laku 2,5 Juta Unit
TERPOPULER
Rabu, 20 Mei 2015 07.59 WIB
Xiaomi Bandingkan Mi 4i dengan iPhone 6
Selasa, 19 Mei 2015 14.11 WIB
Resmi, Ini Dia Harga Xiaomi Mi 4i di Indonesia
Kamis, 21 Mei 2015 13.13 WIB
Menjajal dan Melihat dari Dekat Xiaomi Mi 4i
Jumat, 22 Mei 2015 15.56 WIB
Inikah Tampang Penerus iPhone 6?
Selasa, 19 Mei 2015 10.42 WIB
Membandingkan Performa Zenfone 2 dan LG G4
Kamis, 21 Mei 2015 08.29 WIB
Google Maps Dicemari Rasisme Terselubung