Upah Minimum Sektoral DKI Ditentukan Pengusaha dan Buruh

Dibaca:
Komentar :
Kompas/Fransiska Romana Ninik

Ilustrasi : Para buruh tiba di Balaikota DKI Jakarta untuk berunjuk rasa menuntut kenaikan upah, Jumat (2/11/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta akan segera melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan buruh setelah menerima Surat Keputusan Gubernur terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP). Selanjutnya, upah minimum sektoral provinsi (UMSP) akan ditentukan secara bipartit antara pengusaha dan buruh.

Kepala Disnakertrans DKI Deded Sukendar mengatakan, kenaikan besaran UMSP ditentukan minimal sebesar 5 persen dari UMP yang ditetapkan. Tahun lalu, USMP ditentukan naik sebesar 5-20 persen sesuai dengan sektor usaha. "Namun, penentuan besaran UMSP berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Kita hanya menerbitkan SK-nya," kata Deded di Balaikota Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Apabila UMSP tidak segera ditetapkan, buruh mengancam akan kembali melakukan berunjuk rasa besar-besaran pada Kamis (22/11/2012) besok. Padahal, kata Deded, Dewan Pengupahan DKI belum menerima SK terkait dengan besaran UMP 2013. "Agar dapat menentukan besaran UMSP tersebut, kita harus memiliki pegangan SK UMP-nya. Tapi sampai saat ini, SK masih belum kami terima," ujar Deded.

Ia mengatakan, permintaan buruh untuk besaran UMSP yang mencapai 15-50 persen harus dapat disesuaikan kembali. Dengan nilai UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta, maka nilai UMSP sebagaimana tuntutan buruh akan mencapai Rp 2,53 juta hingga Rp 3,3 juta. Nilai ini jelas sangat memberatkan pengusaha.

"Melihat kondisi di mana UMP dengan nilai tertinggi seperti ini, maka harus ada rasa keadilan dan selalu menjaga hubungan industrial di Jakarta agar selalu tetap kondusif," katanya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Edi Kuntadi mengatakan, dengan besaran UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta, akan timbul dampak pengurangan pegawai. Hal itu terjadi mengingat ada hal-hal yang memengaruhi kegiatan usahanya.

Selain itu, juga perlu diwaspadai pihak-pihak yang akan mengajukan keberatan atau penangguhan terhadap UMP. Namun, ia juga masih belum dapat memastikan berapa banyak pengusaha yang akan mengajukan penangguhan.

"Sekarang sudah ada beberapa pengusaha yang menghubungi kami karena keberatan dengan besaran UMP 2013," kata Edi.

Ia mengharapkan kondisi pro dan kontra besaran UMP ini tidak akan memberikan dampak bagi investasi di Indonesia, khususnya di Jakarta. "Sekarang masih kondusif. Tapi, mudah-mudahan tidak akan mengganggu. Tapi dengan lonjakan UMP yang seperti ini, cukup signifikan lebih dari 40 persen, (potensi gangguan) harus diantisipasi," kata Edi.

Editor: Laksono Hari W

 

TERBARU
e-Business
Kamis, 31 Juli 2014 16.29 WIB
Apple Mau PHK 200 Karyawan Beats
Hardware
Kamis, 31 Juli 2014 14.15 WIB
Memori Smartphone Bisa "Didongkrak" ke 1 TB
Gadget
Kamis, 31 Juli 2014 10.06 WIB
Ponsel Logam Lenovo Segera Meluncur?
Internet
Kamis, 31 Juli 2014 07.35 WIB
Lebaran, Internet Naik Telepon Turun
Gadget
Rabu, 30 Juli 2014 16.16 WIB
Galaxy S4 Terbakar di Balik Bantal
TERPOPULER
Senin, 28 Juli 2014 16.29 WIB
Ini Dia, Daftar 10 "Smartphone" Terkencang
Kamis, 24 Juli 2014 20.20 WIB
Xiaomi Ingin Kalahkan iPhone
Sabtu, 26 Juli 2014 15.05 WIB
Masuk Bursa Menkominfo, Ini Kata Onno W. Purbo
Kamis, 24 Juli 2014 16.58 WIB
Ini Dia, "Penyelamat" Data di Kotak Hitam MH17
Selasa, 29 Juli 2014 16.31 WIB
Bentuk Samsung Galaxy Alpha Makin Jelas
Minggu, 27 Juli 2014 10.26 WIB
iPhone 6 Meluncur, iPhone "Phablet" Menyusul?
Senin, 28 Juli 2014 11.11 WIB
LG Bikin Rekor Berkat Android G3
Rabu, 30 Juli 2014 09.15 WIB
Samsung Perkenalkan Galaxy Tab Q