Upah Minimum Sektoral DKI Ditentukan Pengusaha dan Buruh

Kompas/Fransiska Romana Ninik

Ilustrasi : Para buruh tiba di Balaikota DKI Jakarta untuk berunjuk rasa menuntut kenaikan upah, Jumat (2/11/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta akan segera melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan buruh setelah menerima Surat Keputusan Gubernur terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP). Selanjutnya, upah minimum sektoral provinsi (UMSP) akan ditentukan secara bipartit antara pengusaha dan buruh.

Kepala Disnakertrans DKI Deded Sukendar mengatakan, kenaikan besaran UMSP ditentukan minimal sebesar 5 persen dari UMP yang ditetapkan. Tahun lalu, USMP ditentukan naik sebesar 5-20 persen sesuai dengan sektor usaha. "Namun, penentuan besaran UMSP berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Kita hanya menerbitkan SK-nya," kata Deded di Balaikota Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Apabila UMSP tidak segera ditetapkan, buruh mengancam akan kembali melakukan berunjuk rasa besar-besaran pada Kamis (22/11/2012) besok. Padahal, kata Deded, Dewan Pengupahan DKI belum menerima SK terkait dengan besaran UMP 2013. "Agar dapat menentukan besaran UMSP tersebut, kita harus memiliki pegangan SK UMP-nya. Tapi sampai saat ini, SK masih belum kami terima," ujar Deded.

Ia mengatakan, permintaan buruh untuk besaran UMSP yang mencapai 15-50 persen harus dapat disesuaikan kembali. Dengan nilai UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta, maka nilai UMSP sebagaimana tuntutan buruh akan mencapai Rp 2,53 juta hingga Rp 3,3 juta. Nilai ini jelas sangat memberatkan pengusaha.

"Melihat kondisi di mana UMP dengan nilai tertinggi seperti ini, maka harus ada rasa keadilan dan selalu menjaga hubungan industrial di Jakarta agar selalu tetap kondusif," katanya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Edi Kuntadi mengatakan, dengan besaran UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta, akan timbul dampak pengurangan pegawai. Hal itu terjadi mengingat ada hal-hal yang memengaruhi kegiatan usahanya.

Selain itu, juga perlu diwaspadai pihak-pihak yang akan mengajukan keberatan atau penangguhan terhadap UMP. Namun, ia juga masih belum dapat memastikan berapa banyak pengusaha yang akan mengajukan penangguhan.

"Sekarang sudah ada beberapa pengusaha yang menghubungi kami karena keberatan dengan besaran UMP 2013," kata Edi.

Ia mengharapkan kondisi pro dan kontra besaran UMP ini tidak akan memberikan dampak bagi investasi di Indonesia, khususnya di Jakarta. "Sekarang masih kondusif. Tapi, mudah-mudahan tidak akan mengganggu. Tapi dengan lonjakan UMP yang seperti ini, cukup signifikan lebih dari 40 persen, (potensi gangguan) harus diantisipasi," kata Edi.

Editor: Laksono Hari W

 

TERBARU
Gadget
Sabtu, 31 Januari 2015 17.13 WIB
Prynt Ubah Smartphone Jadi Kamera Polaroid
e-Business
Sabtu, 31 Januari 2015 15.17 WIB
Google Setahun "Terhapus" Apple Tiga Bulan
Gadget
Software
Sabtu, 31 Januari 2015 11.08 WIB
Oxygen, OS Buatan OnePlus
Software
Sabtu, 31 Januari 2015 09.12 WIB
Game Catur Terkecil, Ukurannya Cuma 487 Byte
TERPOPULER
Jumat, 30 Januari 2015 15.25 WIB
Sistem Komputer QZ8501 Dimatikan Sebelum Jatuh
Jumat, 30 Januari 2015 20.21 WIB
"Aneh, Sistem Komputer QZ8501 Dimatikan Bersamaan"
Rabu, 28 Januari 2015 17.02 WIB
Steve Jobs, Ramalanmu Kali Ini Meleset
Senin, 26 Januari 2015 11.24 WIB
Situs Berniaga.com Resmi Ditutup
Rabu, 28 Januari 2015 09.03 WIB
Bos Google Ramalkan "Kemusnahan" Internet
Selasa, 27 Januari 2015 15.36 WIB
Facebook Tumbang karena Serbuan "Kadal"?
Minggu, 25 Januari 2015 13.14 WIB
Asus ZenFone 2 Ada Versi Mini?