Upah Minimum Sektoral DKI Ditentukan Pengusaha dan Buruh

Dibaca:
Komentar :
Kompas/Fransiska Romana Ninik

Ilustrasi : Para buruh tiba di Balaikota DKI Jakarta untuk berunjuk rasa menuntut kenaikan upah, Jumat (2/11/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta akan segera melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan buruh setelah menerima Surat Keputusan Gubernur terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP). Selanjutnya, upah minimum sektoral provinsi (UMSP) akan ditentukan secara bipartit antara pengusaha dan buruh.

Kepala Disnakertrans DKI Deded Sukendar mengatakan, kenaikan besaran UMSP ditentukan minimal sebesar 5 persen dari UMP yang ditetapkan. Tahun lalu, USMP ditentukan naik sebesar 5-20 persen sesuai dengan sektor usaha. "Namun, penentuan besaran UMSP berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Kita hanya menerbitkan SK-nya," kata Deded di Balaikota Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Apabila UMSP tidak segera ditetapkan, buruh mengancam akan kembali melakukan berunjuk rasa besar-besaran pada Kamis (22/11/2012) besok. Padahal, kata Deded, Dewan Pengupahan DKI belum menerima SK terkait dengan besaran UMP 2013. "Agar dapat menentukan besaran UMSP tersebut, kita harus memiliki pegangan SK UMP-nya. Tapi sampai saat ini, SK masih belum kami terima," ujar Deded.

Ia mengatakan, permintaan buruh untuk besaran UMSP yang mencapai 15-50 persen harus dapat disesuaikan kembali. Dengan nilai UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta, maka nilai UMSP sebagaimana tuntutan buruh akan mencapai Rp 2,53 juta hingga Rp 3,3 juta. Nilai ini jelas sangat memberatkan pengusaha.

"Melihat kondisi di mana UMP dengan nilai tertinggi seperti ini, maka harus ada rasa keadilan dan selalu menjaga hubungan industrial di Jakarta agar selalu tetap kondusif," katanya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Edi Kuntadi mengatakan, dengan besaran UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta, akan timbul dampak pengurangan pegawai. Hal itu terjadi mengingat ada hal-hal yang memengaruhi kegiatan usahanya.

Selain itu, juga perlu diwaspadai pihak-pihak yang akan mengajukan keberatan atau penangguhan terhadap UMP. Namun, ia juga masih belum dapat memastikan berapa banyak pengusaha yang akan mengajukan penangguhan.

"Sekarang sudah ada beberapa pengusaha yang menghubungi kami karena keberatan dengan besaran UMP 2013," kata Edi.

Ia mengharapkan kondisi pro dan kontra besaran UMP ini tidak akan memberikan dampak bagi investasi di Indonesia, khususnya di Jakarta. "Sekarang masih kondusif. Tapi, mudah-mudahan tidak akan mengganggu. Tapi dengan lonjakan UMP yang seperti ini, cukup signifikan lebih dari 40 persen, (potensi gangguan) harus diantisipasi," kata Edi.

Editor: Laksono Hari W

 

TERBARU
Internet
Jumat, 31 Oktober 2014 10.50 WIB
Menkominfo Didesak Tuntaskan Kasus IM2
Gadget
Jumat, 31 Oktober 2014 10.22 WIB
Yuk, Coba Produk Taiwan di Indocomtech
e-Business
Jumat, 31 Oktober 2014 09.53 WIB
Pencipta Android Hengkang dari Google
Gadget
Internet
Jumat, 31 Oktober 2014 08.33 WIB
Ini Alasan CEO Apple Mau Mengaku Gay
TERPOPULER
Selasa, 28 Oktober 2014 10.21 WIB
Menkominfo: Internet Indonesia Sudah Kencang
Minggu, 26 Oktober 2014 17.38 WIB
Rudiantara, Menkominfo di Kabinet Kerja
Senin, 27 Oktober 2014 10.29 WIB
Mengenal Rudiantara, Menkominfo Kabinet Jokowi
Rabu, 29 Oktober 2014 09.25 WIB
OPPO N3 Akan Dirilis, Ini Inovasinya!
Selasa, 28 Oktober 2014 09.35 WIB
Onno W. Purbo Beri "PR" untuk Menkominfo
Rabu, 29 Oktober 2014 12.43 WIB
Bos Xiaomi: iPhone 6 Menjiplak HTC
Senin, 27 Oktober 2014 11.04 WIB
Ini Akun Twitter 21 Menteri Kabinet Jokowi
Jumat, 24 Oktober 2014 15.47 WIB
Nama Nokia Berakhir di Kelas Bawah
Kamis, 30 Oktober 2014 14.57 WIB
Inilah Pesan Pertama yang Dikirim via Internet