Upah Minimum Sektoral DKI Ditentukan Pengusaha dan Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta akan segera melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan buruh setelah menerima Surat Keputusan Gubernur terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP). Selanjutnya, upah minimum sektoral provinsi (UMSP) akan ditentukan secara bipartit antara pengusaha dan buruh.

Kepala Disnakertrans DKI Deded Sukendar mengatakan, kenaikan besaran UMSP ditentukan minimal sebesar 5 persen dari UMP yang ditetapkan. Tahun lalu, USMP ditentukan naik sebesar 5-20 persen sesuai dengan sektor usaha. "Namun, penentuan besaran UMSP berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Kita hanya menerbitkan SK-nya," kata Deded di Balaikota Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Apabila UMSP tidak segera ditetapkan, buruh mengancam akan kembali melakukan berunjuk rasa besar-besaran pada Kamis (22/11/2012) besok. Padahal, kata Deded, Dewan Pengupahan DKI belum menerima SK terkait dengan besaran UMP 2013. "Agar dapat menentukan besaran UMSP tersebut, kita harus memiliki pegangan SK UMP-nya. Tapi sampai saat ini, SK masih belum kami terima," ujar Deded.

Ia mengatakan, permintaan buruh untuk besaran UMSP yang mencapai 15-50 persen harus dapat disesuaikan kembali. Dengan nilai UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta, maka nilai UMSP sebagaimana tuntutan buruh akan mencapai Rp 2,53 juta hingga Rp 3,3 juta. Nilai ini jelas sangat memberatkan pengusaha.

"Melihat kondisi di mana UMP dengan nilai tertinggi seperti ini, maka harus ada rasa keadilan dan selalu menjaga hubungan industrial di Jakarta agar selalu tetap kondusif," katanya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Edi Kuntadi mengatakan, dengan besaran UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta, akan timbul dampak pengurangan pegawai. Hal itu terjadi mengingat ada hal-hal yang memengaruhi kegiatan usahanya.

Selain itu, juga perlu diwaspadai pihak-pihak yang akan mengajukan keberatan atau penangguhan terhadap UMP. Namun, ia juga masih belum dapat memastikan berapa banyak pengusaha yang akan mengajukan penangguhan.

"Sekarang sudah ada beberapa pengusaha yang menghubungi kami karena keberatan dengan besaran UMP 2013," kata Edi.

Ia mengharapkan kondisi pro dan kontra besaran UMP ini tidak akan memberikan dampak bagi investasi di Indonesia, khususnya di Jakarta. "Sekarang masih kondusif. Tapi, mudah-mudahan tidak akan mengganggu. Tapi dengan lonjakan UMP yang seperti ini, cukup signifikan lebih dari 40 persen, (potensi gangguan) harus diantisipasi," kata Edi.

Editor: Laksono Hari W

 

TERBARU
e-Business
Kamis, 5 Maret 2015 10.59 WIB
Lagi, Samsung Diramalkan Bernasib Seperti Nokia
Internet
Kamis, 5 Maret 2015 09.31 WIB
Yuk, Belanja Elektronik Heboh di Awal 2015
Internet
Kamis, 5 Maret 2015 09.23 WIB
Update Chrome untuk Android 4.0 Dihentikan
e-Business
Kamis, 5 Maret 2015 09.08 WIB
Dana Terbatas? Coba Lakukan "Growth Hacking"
Internet
TERPOPULER
Jumat, 27 Februari 2015 12.33 WIB
Dukungan untuk Ahok, dari Twitter Sampai Facebook
Senin, 2 Maret 2015 01.01 WIB
Galaxy S6 dan S6 Edge Resmi Diluncurkan Samsung
Senin, 2 Maret 2015 20.03 WIB
Pengguna BBM Bisa Buat "PIN Cantik" Sendiri
Senin, 2 Maret 2015 10.42 WIB
Berapa Harga Galaxy S6 dan S6 Edge?
Jumat, 27 Februari 2015 10.20 WIB
WhatsApp Kini Bisa Digunakan di 3 Browser
Selasa, 3 Maret 2015 08.07 WIB
Xiaomi Bikin Kamera Pesaing GoPro
Senin, 2 Maret 2015 14.04 WIB
6 Fitur Paling Penting di Galaxy S6
Selasa, 3 Maret 2015 10.36 WIB
Lenovo Vibe Shot, Kamera atau Ponsel?