Pemilik Toko PS Store Ditangkap, Ini Kata Erajaya

Berdasarkan akun Instagram Bea Cukai Jakarta (@bckanwiljakarta), Putra diamankan bersama dengan sejumlah barang bukti.

Dua di antaranya adalah 190 handphone bekas dari beragam merek yang diduga ilegal, serta uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 61,3 juta.

Erajaya Group (Erajaya), selaku peritel yang menjual smartphone resmi di Indonesia, mengapresiasi upaya pemerintah yang memberantas para penjual ponsel ilegal.

"Erajaya Group sangat menghargai upaya pemerintah yang telah melakukan penindakan terhadap penjualan ponsel illegal," ujar Head of Marketing Communications Erajaya Group, Djunadi Satrio, ketika dihubungi KompasTekno, Rabu (29/7/2020).

Djunadi melanjutkan, penjualan ponsel ilegal oleh para pedagang tersebut sejatinya merugikan pemerintah dari segala sisi.

"Penjualan barang illegal akan merugikan pemerintah dari segi penerimaan pajak dan perlindungan kepada konsumen, terutama dalam kaitan dengan penerapan IMEI kontrol yang diberlakukan saat ini," imbuh Djunadi.

Terlepas dari itu, penangkapan PS sendiri merupakan salah satu upaya Bea Cukai untuk meindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal, sekaligus mengamankan penerimaan negara.

Pedagang ponsel ilegal masih banyak

Meski demikian, masih banyak penjual ponsel ilegal yang "berkeliaran" di pasar smartphone Tanah Air.

Menurut Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Hasan Aula, populasi penjual ponsel ilegal (black market/BM) di Indonesia masih tinggi meski aturan blokir ponsel BM lewat IMEI sudah diberlakukan. 

"Masih banyak penjual produk ilegal (BM) di hampir semua marketplace yang ada di Indonesia. Ini membuat banyak pihak yang merasa bahwa aturan IMEI ini belum berjalan," kata Hasan dalam sebuah Webinar yang dihadiri KompasTekno, Rabu (24/6/2020) lalu.

Ia lantas mencontohkan peredaran iPhone SE (2020) yang kini marak di e-commerce lokal. Padahal, ponsel anyar besutan Apple tersebut menurut Hasan, masih belum selesai proses perizinan Postel-nya di Indonesia.

Hasan pun berharap pemerintah mengawasi dan mengimplementasikan aturan IMEI sesegera mungkin agar peredaran ponsel BM bisa ditekan.

Sehingga, ponsel BM ini tidak merugikan sejumlah pihak, terutama para pedagang smartphone resmi yang sudah berinvestasi di Indonesia.