Aplikasi E-HAC Kemenkes Hilang dari Google Play Store

Kemenkes juga telah meminta Google sebagai pengelola toko aplikasi Play Store untuk menghapus aplikasi E-HAC versi lama.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, sekaligus Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya sudah menyurati Google untuk menghapus aplikasi e-HAC versi lama.

"Sudah (mengirim surat)," kata Nadia melalui pesan singkat kepada KompasTekno.

Dari pantauan KompasTekno, aplikasi E-HAC versi lama sudah tidak lagi ditemukan di Google Play Store.

Kemungkinan, penghapusan aplikasi E-HAC versi lama di Google Play Store dilakukan secara bertahap.

Saat dikonfirmasi, pihak Google juga mengatakan meninjau laporan penghapusan aplikasi E-HAC dan akan mengambil tindakan yang sesuai.

"Jika kami menerima laporan untuk aplikasi E-Hac, kami akan meninjaunya sesuai dengan proses kami dan mengambil tindakan yang sesuai," kata perwakilan Google Indonesia ketika dihubungi KompasTekno, Kamis (2/9/2021).

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, Anas Maruf mengatakan pemerintah telah menon-aktifkan aplikasi E-HAC versi lama atau yang terpisah dari aplikasi PeduliLindungi.

Sebagai informasi, aplikasi E-HAC mulanya memang dibuat secara terpisah di luar aplikasi PeduliLindungi.

Sejak Juli lalu, pemerintah mengintegrasikan E-HAC ke layanan PeduliLindungi untuk memudahkan aksesnya.

Anas mengklaim, E-HAC versi baru yang sudah terintegrasi dengan PeduliLindungi lebih aman karena server-nya berada di Pusat Data Nasional.

Anas menjelaskan, server aplikasi E-HAC versi lama belum ada di Pusat Data Nasional dan menduga kebocoran diakibatkan oleh pihak mitra.

Kemenkes mengklaim tidak ada kebocoran data

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (1/9/2021) sore, Kemenkes mengklaim bahwa data masyarakat yang ada di dalam aplikasi E-HAC Kemenkes tidaklah bocor.

"Kemenkes memastikaan bahwa data masyarakat yang ada dalam sistem E-HAC tidak bocor dan dalam perlindungan. Data masyarakat yang ada di dalam E-HAC tidak mengalir ke platform mitra," ujar Anas.

Sementara itu, data masyarakat yang ada pada platform mitra menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sesuai amanat UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (TSTE).