YLKI: Operator Harus Ganti Pulsa 2 Kali Lipat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, operator telepon seluler harus bertanggung jawab dalam kasus dugaan pencurian pulsa.

Bahkan, operator seluler perlu mengganti pulsa korban dua kali lipat. "Kami masih berharap Content Provider (CP) dan provider bisa menyelesaikannya baik-baik kepada konsumen yang merasa dirugikan," ungkap Sudaryatmo, Selasa (11/10/2011) di Mapolda Metro Jaya.

Menurutnya, pihak yang bertanggung jawab dalam kasus pencurian pulsa ini tidak hanya penyedia konten, tetapi juga operator seluler. Pasalnya, operator juga mengeruk keuntungan dari bisnis yang dijalankan penyedia konten.

"Operator itu bertanggung jawab karena yang bekerja sama dengan Content Provider adalah operator. Masa dia hanya mau duit dari Content Provider saja tapi nggak mau bertanggung jawab," tutur Sudaryatmo.

Oleh karena itu, pihak operator harus mengganti kerugian konsumen. YLKI, kata Sudaryatmo, telah mengajukan usul kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memberikan perlindungan kepada konsumen ponsel.

"YLKI punya usul kepada Kominfo agar dibuat aturan kalau ada korban pencurian pulsa yang terbukti dirugikan maka pihak operator ganti 2x lipat pulsa dia yang hilang," kata Sudaryatmo.

Dengan ganti rugi itu, lanjutnya, konsumen akan tergerak untuk mengawasi dan melaporkan penyedia konten yang nakal. Pihak operator pun jadi akan lebih mengawasi penyedia konten.

"Kominfo juga harus tegas. Berikan sanksi kepada content provider yang nakal. Publikasikan provider dan content provider yang bermasalah," tuturnya.

Usulan ini, diungkapkan Sudaryatmo, diambil dari kebijakan pemerintah Cina. Di Cina, konsumen berhak menuntut ganti rugi 4 kali lipat apabila mendapati barang yang kadaluarsa.

Hingga bulan September, Sudaryatmo mengungkapkan YLKI menerima 47 keluhan masyarakat terkait kasus pencurian pulsa. Pada tahun 2010, keluhan justru lebih banyak yakni mencapai 111 keluhan.

"Kami tiap harinya juga mendapat 10-15 keluhan di Facebook. Ini menunjukkan kalau masyarakat merasa khawatir, pemerintah harus bertindak," tandasnya.