Belum Penuhi Janji, Pemerintah Bakal Panggil RIM Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memanggil kembali pihak Research In Motion (RIM) selaku produsen ponsel BlackBerry pada Desember 2011 mendatang. Pemanggilan tersebut terkait belum terpenuhinya komitmen RIM yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia sebelumnya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi, Gatot S Dewabroto menjelaskan ada empat komitmen RIM yang telah disepakati dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi pada 15 September lalu.

Saat ini baru selesai satu komitmen saja yang sudah dilakukan yaitu melakukan filterisasi konten porno pada ponsel BlackBerry. "Padahal empat kesepakatan itu harus dilaksanakan maksimal 31 Desember 2011. Makanya, kita akan panggil di awal bulan nanti untuk mengingatkan kesepakatan itu," kata Gatot selepas pers conference Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Komunikasi dan Informasi di Hotel Ciputra, Rabu (9/11/2011).

Ada tiga hal yang pemerintah inginkan dari pihak RIM yaitu:

1. Penyadapan terhadap BlackBerry
2. Layanan purna jual
3. Pembangunan server atau database/datacenter atau network aggregator.

Soal penyadapan terhadap BlackBerry, pihak RIM akan memperbolehkan penyadapan khusus oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaaan atau aparat hukum lain untuk kepentingan penyelidikan. Namun, ternyata proses ini belum bisa dilakukan oleh KPK atau institusi hukum lain karena ijin aksesnya belum diberikan oleh RIM.

Sedangkan terkait layanan purna jual, Gatot menjelaskan pihak RIM telah berkomitmen membangun 40 layanan purna jual BlackBerry di seluruh Indonesia. "Nyatanya hanya dibangun satu unit di kawasan Sunter. Kata pihak RIM, masih on going. Tapi kan waktunya tinggal 1 bulan," jelasnya.

Untuk poin yang ketiga, pembangunan server atau database atau network aggregator, menurut Gatot memang dalam kesepakatan semula pihak RIM tidak menyatakan akan membangun server di Indonesia.

"Seharusnya ideal dibangun server di Indonesia karena jumlah pengguna Blackberry Indonesia tertinggi di Asia Tenggara," kata Gatot.

Namun, karena tidak ada kesepakatan yang menyatakan harus membangun server di Indonesia, maka pemerintah pun tidak punya pilihan lain. Apalagi pemerintah Indonesia juga terikat perjanjian China-ASEAN Free Trade Area sehingga membuat RIM bisa leluasa membangun servernya di wilayah Asia.

"Kami hanya fokuskan pada dua bulan ini, kami akan menagih komitmen RIM yang telah disepakati September lalu. Urusan tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan, itu urusan nanti. Jangan berandai-andai ada sanksi lain atau apa," pungkas Gatot.