Kompas.com - 14/01/2013, 12:41 WIB
EditorReza Wahyudi

portaltigaimage.com Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para praktisi telekomunikasi dan internet akan mendatangi sidang perdana kasus dugaan korupsi penyalahgunaan frekuensi radio PT Indosat Tbk dan anak perusahaannya, PT Indosat Mega Media (IM2), di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/1/2013). Kedatangan para praktisi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap Indosat-IM2 dan untuk melindungi industri internet.

Dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka, terdiri dari dua orang dan dua korporasi. Kedua korporasi itu dikenai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dua orang yang menjadi tersangka adalah mantan Direktur Utama IM2 berinisial IA dan mantan Direktur Utama Indosat berinisial JSS.

Organisasi yang akan menyaksikan sidang perdana ini antara lain Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan Serikat Pekerja Indosat. Mereka ingin mengetahui alasan Kejaksaan Agung yang menilai Indosat dan IM2 bersalah dalam penyelenggaraan jaringan internet 3G di frekuensi 2.100MHz.

Menurut Ketua Umum Mastel Setyanto P. Santosa, ada kekeliruan cara pandang dalam kasus ini. "Kami ingin mengetahui alasan mengapa Kejaksaan Agung memidanakan perjanjian bisnis antara Indosat dan IM2," kata Setyanto saat dihubungi KompasTekno.

Selain Mastel dan Serikat Pekerja Indosat, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), juga akan menyaksikan persidangan. Menurut Ketua Umum APJII Sammy Pangerapan, apa yang dilakukan Indosat dan IM2 itu legal dan tidak melanggar hukum.

Asal-muasal kasus

Kasus berawal ketika Danny A.K yang mengatasnamakan Lembaga Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LKTI), melaporkan penyalahgunaan jaringan bergerak seluler di frekuensi 2.100MHz yang dilakukan Indosat dan IM2, pada Januari 2012.

Ketika pemerintah menggelar lelang blok kanal 3G di frekuensi 2.100MHz tahun 2006, pemenangnya adalah Indosat, Telkomsel, dan XL. IM2 yang tidak mengikuti lelang dinilai Kejaksaan Agung tidak berhak memakai frekuensi 2.100MHz untuk layanan internet 3G.

Menurut Setyanto, Kejaksaan Agung terlalu terpaku pada laporan Denny A.K terhadap Indosat, yang sebenarnya memiliki tujuan memeras Indosat. Denny A.K yang mengatasnamakan Lembaga Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LKTI) saat ini dihukum 16 bulan oleh pengadilan, karena terbukti bersalah atas pemerasan kepada Indosat, dalam salah satu kasus yang dilaporkannya kepada kejaksaan.

Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan tanggal 18 Januari 2012, yang juga menetapkan mantan Direktur Utama IM2 berinisial IA sebagai tersangka. Perkara ini lalu dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 27 Desember 2012.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.