AS Ungkap Kejahatan Siber

NEW YORK, Selasa - Jaksa Amerika Serikat menuduh operator transaksi keuangan digital Liberty Reserve membantu banyak perusahaan melakukan pencucian uang. Perusahaan ini diduga melakukan berbagai kejahatan dunia maya mulai dari pornografi anak hingga peretasan bank.

Perusahaan yang bermarkas di Kosta Rika ini dituduh membantu pencucian uang senilai 6 miliar dollar AS.

Dokumen pengadilan yang diperoleh menyatakan Liberty Reserve digunakan oleh sekitar satu juta orang dari seluruh dunia. Sebanyak 200.000 di antaranya berasal dari Amerika Serikat (AS). Diperkirakan, bisnis Liberty Reserve terkait dengan aktivitas kriminal.

Jaksa AS Preet Bharara, di New York, Selasa (28/5), menyatakan, kemungkinan kasus ini merupakan kasus pencucian uang internasional terbesar yang pernah diungkapkan oleh AS.

Liberty Reserve muncul sebagai salah satu cara yang digunakan oleh para penjahat siber di seluruh dunia untuk menyalurkan, menyimpan, dan mencuci uang yang dihasilkan dari aktivitas ilegal.

Pejabat terkait menyatakan, otoritas di Spanyol, Kosta Rika, dan New York telah menangkap lima orang pada akhir pekan lalu. Orang yang ditangkap termasuk pendiri perusahaan tersebut, Arthur Budovsky. Selain itu, disita pula rekening bank dan domain internet yang terkait dengan Liberty Reserve.

Kejaksaan Federal Swiss menyatakan, AS meminta bantuan hukum pada 16 Mei lalu. Swiss menyatakan mereka telah memenuhi permintaan tersebut pada 21 Mei dengan menyita server yang digunakan Liberty Reserve.

Dokumen pengadilan juga menyatakan sistem pembayaran memungkinkan pengguna situs itu membuka akun memakai nama palsu, seperti ”Peretas Rusia” dan ”Peretas Rekening”.

Penggunaan mata uang digital telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Fasilitas seperti ini menarik penggunanya mulai dari pemain video game yang ingin membeli atau menjual barang-barang virtual hingga mereka yang tidak percaya dengan sistem perbankan tradisional. Ada juga orang yang beranggapan bahwa sistem ini merupakan uang di masa mendatang.

Pihak ketiga