JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi mengumandangkan rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional (BCN). Pembentukan badan tersebut dinilai sangat penting, mengingat Indonesia belum memiliki perlindungan cyber yang terintegrasi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, ketika ditemui Kompas.com di kantornya, Selasa (14/1/2015), mengatakan perlindungan cyber yang dimiliki Indonesia saat ini belum menyatu. Keberadaannya masih bersifat sektoral dan bergerak di jalurnya masing-masing. "Padahal kebutuhannya mendesak," kata Rudiantara.
Perlindungan cyber menjadi penting seiring dengan meningkatnya tren perang cyber. Sebut saja peristiwa peretasan Sony Pictures yang terjadi beberapa waktu ke belakang.
Di Indonesia sendiri, Kominfo memiliki sebuah unit perlindungan cyber bernama Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastrucure (ID SIRTII). Namun mereka berfungsi sebagai pengawas internet publik. BCN akan menjalankan peran yang berbeda.
"Nah, kita cyber ini masalahnya bukan hanya defense tapi juga resilience, ketahanan. Kita tidak melihatnya dalam soal militer saja. BCN ini keseluruhan, nasional," terang Rudiantara.
"Harus fokus pada bagaimana kita memiliki resiliensi, tidak hanya kepentingan defense tapi juga public utilities. Jadi air, listrik dan gas termasuk," imbuhnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.