Ponsel 4G Asing Bakal Dibatasi

Kompas.com - 29/01/2015, 15:09 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.comMenteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia
|
EditorWicak Hidayat
JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini, vendor smartphone gencar memasarkan perangkat dengan layanan 4G di Tanah Air. Hal itu menyusul maraknya pengembangan jaringan 4G oleh para operator di Indonesia.

Namun, pemerintah tak ingin Indonesia melulu menjadi konsumen yang hanya bisa diterpa dengan produk-produk besutan vendor asing.

"Kita juga harus mampu jadi produsen," kata Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Komplek DPR Senayan, Selasa (27/1/2015).

Untuk itu, pemerintah sedang menggodok regulasi untuk memperketat masuknya perangkat 4G asing ke Indonesia agar ekosistem industri dalam negeri terpelihara.

Perancangan regulasi ini didiskusikan oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemeninfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Hasil yang telah disepakati, tiga kementerian tersebut menetapkan syarat 40 persen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bagi tiap perangkat smartphone 4G asing yang ingin menyasar pasar Indonesia. Aturan ini berlaku mulai awal 2017.

"Smartphone kan jelas 40. Harus dicapai sampai akhir 2016. Mulai 1 Januari 2017 kalau belum bisa, Menteri Perdagangan enggak akan kasih izin impor," Rudiantara menjelaskan usai RPD.

Perencanaan regulasi tersebut sudah mencapai tahap kesepakatan, namun belum ditetapkan sebagai Peraturan Menteri. "Kita sedang siapkan, tinggal tanda tangan secepatnya. Maret lah," Rudiantara mengungkapkan.

Tak hanya soal perangkat smartphone, pemerintah juga tengah menggodok regulasi untuk Base Station Subsystem (BSS) atau perangkat jaringan, dari asing yang beroperasi di Indonesia. Namun, kepastian regulasi tersebut masih belum menemui titik kesepakatan.

"Untuk BSS (Base Station Sybsystem), di rapat kemarin 20 sampai 30 persen. Ada peluang untuk menurunkan karena susah untuk mencapaianya," kata Budi Setiawan, Dirjen Sumberdaya dan Perangkat Pos Informatika Kemeninfo.

Dengan ditetapkan regulasi untuk perangkat smartphone, vendor asing harus melibatkan produk lokal Indonesia untuk memasarkan produknya. Hal ini disinyalir memicu beberapa vendor asing membuat pabrik di Indonesia. Di antaranya Samsung dan Oppo.

Setelahnya, seperti yang dikemukakan Kemenperin pada akhir tahun lalu, 6 vendor asing juga berencana membuka pabrik di Indonesia, yakni Huawei, Asus, Lenovo, LG, ZTE, dan Xiaomi.

Jika vendor asing sudah memenuhi syarat, pemerintah berharap industri lokal juga mampu  memproduksi bahan-bahan berkualitas yang melengkapi perangkat asing 4G. "Kita beri tenggat waktu 2 tahun ini," pungkas Rudiantara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X