Menyoal Kebijakan Pajak untuk Startup

Kompas.com - 02/03/2015, 10:21 WIB

Halaman-halaman buku It's My Startup didominasi oleh warna hijau dan biru. Hal ini agak membuat kenyamanan membaca berkurang.

Oik Yusuf/Kompas.comHalaman-halaman buku It's My Startup didominasi oleh warna hijau dan biru. Hal ini agak membuat kenyamanan membaca berkurang.

Penulis Fatimah Kartini Bohang

EditorWicak Hidayat

Menurut Bambang, perpajakan untuk startup sebaiknya dilakukan secara bertahap. Untuk permulaan, startup harus didukung dengan insentif. Jika sudah besar, maka perlahan akan dikenakan pajak. "Ada tahapannya nanti. Pokoknya kita lihat dulu mekanismenya harus jelas. Kemudian masalah birokrasi perizinan, itu juga masih harus dibenahi," pungkasnya.

Lain dari pihak Kemenkominfo, lain pula dari sisi Kemenkeu. Menurut Direktor Deputi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, pada dasarnya semua usaha yang memiliki penghasilan harus kena pajak. Tak terkecuali bagi startup.

"Pada dasarnya pajak itu dari penghasilan. Kalau ada penghasilan dari satu bidang usaha, maka pajak itu dibebankan," kata Nufransa usai mengisi acara di Social Media Week 2015, di Pacific Place, Jakarta, Selasa (24/2/2015) lalu.

Nufransa mengakui bahwa potensi e-commerce di Indonesia sangat besar. Untuk itu, sekiraya pelakunya juga harus menyadari kewajibannya sebagai warga negara, yakni membayar pajak. "Untuk startup, sepanjang masuk skema yang berlaku, ya termasuk," katanya.

Skema yang dimaksud, setiap badan usaha yang memiliki pendapatan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, wajib membayar pajak penghasilan sebesar 1 persen dari penghasilan per bulan. Untuk yang berpenghasilan di atas angka itu per tahunnya, mekanismenya melalui pembukuan yang lebih spesifik.

Nufransa mencontohkan, saat pengembang aplikasi menjual aplikasinya di toko aplikasi, maka tentu dapat dihitung pengeluaran dan selisih pendapatannya. "Labanya harus dilaporkan dan dipajak. selama ini banyak yg belum tahu, tapi kalo ketahuan bisa bahaya," ia menjelaskan.

Sebelumnya, Ditjen Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 (SE-62). Di situ tertera empat jenis e-commerce yang memiliki kewajiban membayar pajak. Pertama, marketplace, yaitu kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha untuk para penjual menjajakan barang atau jasa dagangannya di internet, misalnya Tokopedia, Rakuten, dan BukaLapak.

Kedua, classified ads atau situs untuk menampilkan konten (teks, grafis, video, dan informasi) barang bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan, misalnya Kaskus, Berniaga, dan TokoBagus.

Ketiga adalah daily deals, yaitu wadah daily deals merchant yang menjual barang atau jasa menggunakan kupon sebagai sarana pembayaran, misalnya LivingSocial, Groupon Disdus, dan LaKupon. Keempat, online retail, yaitu situs jual beli barang atau jasa oleh penyelenggara online retail kepada pembeli, misalnya berbagai media sosial, blibli, dan Lazada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:

Show All

Lihat Tekno Selengkapnya

Video Pilihan

Tag:

Feature
startup lokal
startup indonesia

Rekomendasi untuk anda

Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.

E-BUSINESS