Kompas.com - 02/04/2015, 18:41 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara
|
EditorReza Wahyudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara sudah menandatangani pembentukan tim panel khusus untuk menyaring masalah pemblokiran konten negatif di internet. Panel itu disebut sebagai Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIBN).

Pria yang biasa disapa chief RA ini mengungkap bahwa FPSIBN bertujuan untuk meningkatkan kualitas governance (tata kelola) soal pemblokiran suatu muatan yang dinilai negatif. Melalui panel ini juga nantinya pemerintah bisa memperoleh masukan serta rekomendasi lengkap sebelum bertindak.

Dengan demikian PSIBN diharapkan bisa memberi penilaian (analisis yang tepat) disertai verifikasi atas pengaduan dari masyarakat. Rekomendasi yang mereka berikan nanti termasuk menentukan penutupan (blokir) situs internet, tidak diblokir, atau normalisasi dari penutupan.

"Tadi malam saya sudah tandatangani panel. Ini untuk meningkatkan governance, isinya tokoh masyarakat, ahli dan lainnya," ungkap Rudiantara saat ditemui usai acara ramah tamah bersama Hasnul Suhaimi di Raffles Hotel, Rabu (1/4/2015).

"(Soal pemblokiran) Ya kita bicarakan dulu di panel akan seperti apa, agar yang menilai dan memberikan rekomendasinya lebih lengkap dan betul-betul kompeten. Bukan berarti yang sekarang tidak kompeten, tapi kita ingin meningkatkan governance-nya," imbuhnya.

Kemenkominfo telah mengungkap bahwa panel tersebut terdiri dari empat bidang dengan anggota terdiri dari para ahli dari bidangnya masing-masing.

1. Bidang Pornografi, Kekerasan terhadap anak, dan Keamanan Internet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bidang ini akan diisi dengan institusi yang terkait langsung misalnya wakil dari Komnas Perlindungan Anak, yayasan yang bergerak di bidang perlindungan anak, dan perwakilan dari Nawala, ID-SIRTII, Asosiasi Pengelola Jasa Internet, dan Klik Indonesia.

2. Bidang Teroris medan SARA, akan diisi dari Dewan Pers, wakil dari kantor MenkoPolhukam, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Walubi, Parisada Hindu Budha, Konghucu, akademisi dan dari unsur pemerintah.

3. Bidang Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat dan Makanan serta Narkoba. Panel ini akan disi dengan perwakilan dari Badan POM, BNN, OJK, Bappebti, Kadin, Pandi dan unsur Kominfo.

4. Panel Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Dirjen HKI, perwakilan dari para organisasi industri kreatif, dan dari unsur Kominfo.

Panel ini akan diarahkan langsung oleh Menteri Kominfo bersama MenkoPolhukam, kepala BNN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan para Tokoh Nasional terseleksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, panel akan menyusun panduan teknis yang disepakati secara bersama oleh panel, sehingga proses filtering yang dilakukan oleh anggota panel, semuanya dilakukan secara transparan.

"Yang mengisinya kurang lebih puluhan-lah. Saya telepon sendiri kan, pak Din Syamsuddin, Gus Solah (Salahuddin Wahid), ketua Dewan Pers Bagir Manan," ujar Rudiantara mencontohkan.

Pemblokiran situs bernuansa Islam

Soal pemblokiran konten di internet ini, belakangan sempat menjadi kontroversi. Penyebabnya adalah terjadi pemblokiran terhadap 22 situs bernuansa Islam atas permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sejumlah pengelola situs-situs bernuansa Islam pun mengajukan keberatan. Selanjutnya merek menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Kemenkominfo, BNPT, Kementerian Agama, dan Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (31/3/2015) lalu BNPT menyebutkan empat kriteria situs yang tergolong menebarkan radikalisme. Kriteria tersebut adalah:

1. Ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama
2. Takfiri atau mengkafirkan orang lain
3. Mendukung, menyebarkan, dan mengajak bergabung dengan ISIS/IS
4. Memaknai jihad secara terbatas

Sedangkan Kemenkominfo mengungkap kriteria pemblokiran sebagai berikut:

1. Sudah dianalisa oleh kementerian atau lembaga yang mengajukan permintaan
2. Domain yang digunakan bukan domain Indonesia (.id)
3. Dapat dipulihkan kembali jika sudah tidak mengandung konten negatif dan mengikuti perundang-undangan yang berlaku

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.