Belum Kelar sejak 2015, Tarif Interkoneksi Diminta Segera Dipastikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur Indosat Ooredoo, Alexander Rusli menilai, aturan tarif baru interkoneksi operator telekomunikasi sudah sangat berlarut-larut. Aturan itu mulai dibahas sejak Januari 2015 dan hingga kini belum menemui titik tengah.

"Kami cuma mau kepastian, ini sudah mau 2017," kata dia, Kamis (25/8/2016), usai RDP Komisi 1 DPR RI di Komplek DPR Senayan, Jakarta.

Pada 2 Agustus lalu, Kemenkominfo sudah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan tarif interkoneksi turun rata-rata 26 persen menjadi Rp 204 per menit untuk semua operator alias simetris. (Baca: Kemenkominfo Tetapkan Tarif Interkoneksi Baru)

Biaya interkoneksi adalah komponen yang harus dibayarkan oleh operator kepada operator lain yang menjadi tujuan panggilan penggunanya. Sebelumnya, biaya ini disepakati Rp 250 per menit.

Masalahnya, putusan yang menunggu disahkan pada 1 September mendatang itu memicu pro kontra. Dua operator pelat merah, Telkom dan Telkomsel, meminta pemerintah menghitung ulang tarif interkoneksi secara asimetris berdasarkan biaya investasi yang dikeluarkan alias cost based.

Jika didasarkan penghitungan asimetris itu, Telkomsel mengklaim tarif interkoneksi justru naik Rp 280 per menit. Artinya, penerapan Rp 204 per menit akan membuat Telkomsel rugi Rp 76 per menit.

Bagi Alex, penghitungan asimetris ala Telkomsel tak sesuai dengan penghitungan asimetris yang berlaku global. Pria yang juga menjabat CEO itu mengatakan mekanisme asimetris seharusnya mendorong operator dominan mengalah agar ketimpangan bisnis dengan operator kecil tak signifikan.

Tak sesuai ekspektasi, tapi lebih penting kepastian

Lebih lanjut, Alex mengatakan tarif interkoneksi dari surat edaran Menkominfo sejatinya juga tak sesuai ekspektasi Indosat. Operator bernuansa kuning ingin interkoneksi turun hingga Rp 86 per menit.

"Kami juga mau turun lebih dari Rp 204, tapi kami sepakat saja karena paling penting kepastian," ia menuturkan.