Moch S. Hendrowijono
Pengamat Telekomunikasi

Mantan wartawan Kompas yang mengikuti perkembangan dunia transportasi dan telekomunikasi.

kolom

Soal Pembatasan Kartu SIM, Tak Hanya KNCI yang Dirugikan Kominfo

Kompas.com - 06/04/2018, 14:44 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Senin (2/4) lalu, ribuan pendemo yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta. Ribuan lainnya melakukan hal sama di berbagai kota: Bandung, Malang, Padang, Pekanbaru dan Batam.

Satu tuntutan mereka, dihapuskannya ketentuan dalam Peraturan Menkominfo No 14 tahun 2017 tentang registrasi kartu prabayar yang antara lain mengatur satu NIK (nomor induk kependudukan – KTP) hanya bisa mengaktifkan tiga kartu SIM seluler.

Ketika kemudian menuju depan Istana Merdeka, mereka menuntut Presiden Jokowi mencopot Menkominfo Rudiantara karena kebijakan itu akan mematikan usaha konter pulsa.

Menurut pendemo, margin terbesar bukannya dari penjualan ponsel atau asesoris, melainkan kartu perdana yang ada promosi paket datanya. Mereka katakan, “Pembatasan kepemilikan kartu perdana akan menyebabkan 800.000-an outlet seluler di seluruh Indonesia rugi dan gulung tikar, menghilangkan pekerjaan sekitar lima juta orang, selain harga paket data juga bisa naik tajam”.

Beberapa peserta demo mengatakan, sebelum ada aturan itu outlet kecil saja bisa menjual 50 lembar SIM perdana sehari dengan margin sekitar Rp 100.000 sampai Rp 200.000 per lembar. Outlet besar bisa menjual lebih dari 1.000 perdana, apalagi banyak pelanggan membeli sekaligus beberapa boks yang isinya seratus kartu.

Baca juga: 1 Mei Belum Registrasi Kartu SIM Prabayar, Blokir Total!

Direktur Jenderal Penyelenggraan Pos dan Informatika, Ahmad Ramli yang menerima pendemo mengatakan, pemerintah merespons aspirasi KNCI. Saat kini pihaknya sedang melakukan revisi peraturan yang dikatakan bermasalah tadi.

Di lapangan, beberapa hal muncul sebagai ekses Peraturan Menkominfo tadi, yang tidak diantisipasi sejak awal. Upaya pelaku kriminal masih juga dilakukan, dengan mencuri data di kartu keluarga (KK) yang juga memuat NIK, yang kemudian digunakan untuk meregistrasi, tanpa diketahui pemilik NIK.

Keberadaan KK memang tidak hanya di tangan pemilik NIK, namun ada juga di ketua RT, di kelurahan, di perbankan, imigrasi, atau leasing kendaraan. Yang terakhir ini yang rawan bocor, karena data dengan mudah diakses dan dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Seorang warga terlihat sedang registrasi SIM card miliknya di salah satu gerai di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Selasa (7/11/2017). Pemerintah mewajibkan registrasi ulang SIM card bagi para pengguna telepon seluler hingga 28 Februari 2018 dengan memakai nomor NIK dan kartu keluarga (KK). KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Seorang warga terlihat sedang registrasi SIM card miliknya di salah satu gerai di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Selasa (7/11/2017). Pemerintah mewajibkan registrasi ulang SIM card bagi para pengguna telepon seluler hingga 28 Februari 2018 dengan memakai nomor NIK dan kartu keluarga (KK).
Masyarakat bertanya, apakah hanya pedagang pulsa dan kartu perdana yang dirugikan, sehingga mereka berdemo yang konon terjadi pada saat sama di 25 kota? Lalu siapa sponsor demo?

Bisnis triliunan rupiah

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.