Nasib ZTE Ada di Tangan Presiden Trump

KOMPAS.com - Setelah ZTE mengumumkan penghentian operasional bisnisnya di Amerika Serikat (AS) beberapa hari yang lalu, nasib perusahaan asal China itu sekarang berada di tangan Presiden AS, Donald Trump.

Hal ini diketahui dari pernyataan Trump melalui akun Twitter pribadinya. Dia berkicau bahwa saat ini sedang bekerja sama dengan Presiden China, Xi Jinping untuk membuat ZTE bisa kembali berbisnis.

Trump juga mengatakan telah memerintahkan Departemen Perdagangan AS untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

"Presiden Xi dari China, dan Saya, sedang bekerja sama mencari cara untuk membuat raksasa smartphone China ZTE bisa kembali berbisnis, dengan cepat. Terlalu banyak pekerjaan yang hilang di China. Saya sudah memberi perintah pada Departemen Perdangangan," demikian kicau Trump.

Sebagai mana dilansir KompasTekno dari Android Authority, Senin (14/5/2018), Trump berkicau seperti itu beberapa hari setelah ZTE mengumumkan penghentian operasionalnya. Namun sebagaimana kicauan Trump lainnya, pernyataan tersebut tampak bertentangan dengan situasi yang sebenarnya terjadi.

Baca juga: Vendor Ponsel China ZTE Hentikan Operasi Global

Selama ini pemerintah AS sendiri terkenal sangat kritis terhadap berbagai tindakan bisnis ZTE. Selain itu penghentian operasional perusahaan asal China itu pun berkait erat dengan sanksi ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah AS terhadapnya.

Pemerintah AS menjatuhkan sanksi larangan ekspor kepada ZTE selama 7 tahun. Alasannya karena perusahaan melanggar kesepakatan dengan pemerintah dengan cara menjual smartphone berisi hardware dan software dari AS ke Iran.

Penjualan smartphone yang dimaksud terjadi pada 2012 lalu. Adapun kala itu AS sedang memberlakukan embargo perdagangan terhadap Iran.

Pada 2017 lalu, ZTE kemudian mengaku bersalah dan bersedia membayar denda atas pelanggaran itu. Perusahaan juga setuju untuk memecat empat pegawai senior dan mendisiplinkan 35 staff lainnya.

Kendati demikian pada awal tahun ini Departemen Perdagangan AS mengklaim bahwa ZTE belum juga mendisiplinkan 35 staff yang dijanjikan, sehingga menjatuhkan sanksi ekspor selama 7 tahun. Sanksi itu juga mencegah ZTE menggunakan hardware atau software apapun yang berasal dari AS.

Baca juga: FBI dan CIA Imbau Warga AS Tidak Pakai Huawei dan ZTE

ZTE kemudian menyatakan bahwa sanksi dari AS itu tidak adil serta berencana mengajukan banding.

Di sisi lain, masalah ZTE bukan hanya berasal dari sanksi yang dijatuhkan oleh Departemen Perdagangan AS. Bagian lain dari pemerintah AS, yakni Departemen Intelijen, juga memiliki keberatan terhadap berbagai smartphone buatan China, yakni ZTE dan Huawei.

Departemen tersebut menganggap smartphone buatan ZTE dan Huawei mengandung risiko keamanan berupa alat mata-mata. Tudingan tersebut telah berkali-kali dibantah oleh ZTE dan Huawei.