Google, Meta dkk Wajib Kerja Sama dengan Media di Indonesia

"Saya tegaskan bahwa Publisher Rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers. Pemerintah tidak sedang mengatur konten pers, pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dengan platform digital, dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas," ucap Jokowi dalam acara HPN 2024.

Jokowi juga ingin jurnalisme jauh dari konten-konten negatif, dan di saat yang sama mengedukasi kemajuan Indonesia.

Baca juga: Asosiasi Komentari Rencana Pemerintah Indonesia Wajibkan Google, Facebook dkk Bayar Konten Berita

Implementasi Perpres ini masih dalam tahap transisi, sehingga Jokowi mengimbau semua pihak untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Hal ini mencakup respons dari platform digital itu sendiri, dan respons dari masyarakat sebagai pengguna layanan platform digital.

Solusi untuk perusahaan pers

Jokowi menyadari akan masa-masa sulit yang dihadapi perusahaan pers di era platform digital ini. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam.

"Pemerintah akan terus mencari solusi dan juga kebijakan afirmatif untuk perusahaan pers di dalam negeri," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers.

"Berkali-kali saya sampaikan, (prioritaskan belanja iklan) minimal untuk bantalan jangka pendek. Memang ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan, perusahaan pers dan kita semua tetap harus memikirkan cara menghadapi transformasi digital ini," imbuhnya.

Adapun Perpres ini tidak berlaku untuk kreator konten sehingga mereka tidak perlu khawatir dan bisa melanjutkan karyanya.

Terakhir, Jokowi menitip dua pesan kepada pers. Yang pertama, pers harus tetap menjadi salah satu pilar demokrasi.

Yang kedua, perusahaan pers dapat memikirkan langkah-langkah konkret untuk merespons perubahan zaman, agar bisa berdiri tegak di tengah persaingan global.