Setelah Facebook, Google Juga Blokir Konten Berita di Kanada

KOMPAS.com - Google mengumumkan bahwa pihaknya bakal memblokir akses ke konten berita Kanada dari layanan pencarian (Search), berita (News), dan Discover.

Musababnya, Kanada resmi menerapkan Undang-Undang Berita Online atau disebut Bill C-18. Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan teknologi macam Google membayar ke penerbit/media, ketika ingin menampilkan tautan (link) ke suatu berita.

Keputusan Google ini serupa dengan Meta. Meta memutuskan untuk memblokir konten berita yang dibagikan di Facebook dan Instagram di wilayah Kanada.

Baca juga: Indonesia Siapkan UU Media Dorong Facebook dan Google Bayar Konten Berita

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penolakan perusahaan atas regulasi yang mewajibkan mereka membayar konten berita kepada media atau penerbit.

Google: link berita harusnya gratis di internet

Google menentang Undang-Undang Berita Online milik Kanada. Google menilai menampilkan link berita itu bisa dilakukan semua pihak secara gratis di internet, tidak perlu membayar ke pihak penerbit.

Google menyebutnya aturan ini sebagai "link tax" alias pajak tautan berita yang tidak perlu dan tidak sejalan dengan bisnisnya.

"Jadi, kami telah membuat keputusan yang sulit bahwa saat undang-undang tersebut berlaku, kami akan menghapus tautan ke berita Kanada dari layanan kami seperti Search, News, dan DIscover," tulis Kent Walker selaku President Global Affairs Google & Alphabet, di blog resmi Google.

Di samping itu, Google juga tidak akan mengoperasikan program Google News Showcase. Program ini sedianya dirancang untuk membantu organisasi berita menerbitkan dan mempromosikan berita mereka secara online.

Baca juga: Meta Resmi Blokir Konten Berita di Facebook dan Instagram Kanada

Perusahaan media yang tergabung dalam program Google News Showcase akan mendapat imbalan bayaran atas keahlian jurnalis mereka. Selain itu ada pula investasi untuk meningkatkan video jurnalisme dan pengembangan platform berlangganan.

Dalam blog Google, Kent Walker mengeklaim bahwa program Google News Showcase sebenarnya sudah mendatangkan manfaat bagi 150 penerbit berita di Kanada.

Tahun lalu, Walker mengeklaim bahwa Google telah menautkan ke publikasi berita Kanada lebih dari 3,6 miliar kali secara gratis. Hal ini membantu penerbit menghasilkan uang melalui iklan dan langganan baru.

"Trafik yang berasal dari link berita Google itu bernilai 250 juta dollar Canada (sekitar Rp 2,83 triliun) setiap tahun," kata Walker dihimpun KompasTekno dari Blog Google, Jumat (30/6/2023)

Polemik undang-undang berita online

Saat ini, sejumlah negara sudah memiliki undang-undang berita online sendiri. Misalnya, Kanada dengan "Bill C-18", Eropa dengan "Neighbouring Rights", serta Australia dengan "News Media Bergaining Code Law".

Indonesia juga tengah menyiapkan undang-undang serupa, bernama "Publisher Right" atau hak penerbit.

Secara umum, UU berita online itu mengharuskan perusahaan teknologi untuk membayar komisi kepada perusahaan media, untuk setiap artikel berita yang muncul di layanan Google atau yang dibagikan di Facebook/Instagram.

Baca juga: Google Tanggapi Rencana Pemerintah Indonesia Wajibkan Platform Digital Bayar Konten Berita

Google dan Meta menjadi dua perusahaan yang paling vokal menentang undang-undang tersebut. Sehingga memutuskan untuk memblokir konten berita, ketimbang harus membayar.

Undang-undang berita online ini pun menjadi polemik. Di satu sisi, aturan ini bertujuan mulia untuk melindungi pekerja/penerbit media. Namun, di sisi lain, aturan ini bisa melanggar prinsip internet, yaitu "bebas". Setidaknya begitulah menurut Presiden Yayasan Internet Society, Andrew Sullivan.

“Alasan internet berkembang pesat adalah karena internet memungkinkan interaksi bebas di mana orang dapat berbagi hal-hal sesuai keinginan mereka dan dapat mengkonsumsi sesuai keinginan mereka sendiri,” kata Sullivan, sebagaimana dihimpun dari Gizmodo.

Sullivan melanjutkan, jadi bila orang dipaksa terlibat dalam hubungan kontraktual (dalam kasus ini, bila Google/Facebook membayar komisi ke penerbit berita), maka banyak orang tidak akan menerima perjanjian itu.