Kesal dengan Media Sosial, Trump Akan Investigasi Google dan Facebook

Draft penyelidikan diketahui masih dalam tahap awal dan belum dilimpahkan ke lembaga manapun. Rancangan tersebut berisikan amanah ke otoritas anti-trust untuk melakukan investigasi menyeluruh, apakah ada platform media online yang melangggar Undang-undang Anti-trust.

Lembaga pemerintah lainnya diimbau untuk memberikan rekomendasi dalam satu bulan setelah draft ditandatangani, untuk menjaga persaingan dan mengatasi bias di platform online. Draft tersebut meminta para lembaga federal untuk konsisten dengan undang-undang.

"Karena peran penting mereka di masyarakat Amerika, maka penting untuk melindungi warga Amerika dari tindakan tidak kompetitif yang dilakukan oleh sebagian besar platform online," tulis draft tersebut.

Dilaporkan Bloomberg, sebagaima KompasTekno lansir, Senin (24/9/2018), wakil juru bicara Gedung Putih, Lindsey Walters mengatakan jika draft tersebut belumlah hasil resmi dari Gedung Putih.

Jika nantinya dokumen tersebut telah ditandatangani, maka mandat dari Trump ini menegaskan eskalasi konflik antara Trump dan media sosial seperti Google dan Facebook, yang ia anggap telah meredam suara konservatif.

Kendati demikian, dalam draft itu tidak disebutkan perusahaan mana yang dimaksud. Melalui akun Twitter-nya, Trump yang tanpa menyertakan bukti, menuduh media sosial mendiskriminasi suara para Republikan atau Konservatif yang menjadi partai pengusung Trump.

Sementara itu, para petinggi media sosial mengaku serba salah, usaha mereka untuk memberantas kekerasan di platform masing-masing justru kerap menimbulkan kesalahpahaman dengan para politikus, baik dari sayap kanan atau kiri.

Seperti yang dialami Twitter, bulan Juli lalu algoritma mikroblog itu diketahui membatasi pencarian profil pada politisi Republik. Namun, CEO Twitter, Jack Dorsey mengaku jika pembatasan itu juga berdampak ke politisi partai Demokrat.

Hal itu lantaran Twitter sedang berusaha membasmi ancaman, ujaran kebencian, kekerasasan dan segala macam penghinaan yang menyebar di paltform itu.

Pengakuan itu dilontarkan saat agenda dengar pendapat oleh senat Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Menurut para pemilik media sosial, tidak ada upaya sistematis untuk membungkam suara eksekutif.

Sepertinya, tudingan Trump terhadap media sosial semakin pelik. Masalah industri teknologi secara khusus akan dibahas pada 25 September mendatang oleh Departemen Kehakiman yang akan mengumpulkan jaksa negara bagian.

Para jaksa disebut telah melakukan investigasi tentang praktik industri teknologi. Pertemuan itu akan membahas penyaringan media online serta implikasi untuk anti-trust.