Twitter Beri Tanda Khusus Akun Presiden Joko Widodo

Dari pantauan KompasTekno, tanda tersebut baru terlihat baru-baru ini. Lantas apa maksud pemberian tanda tersebut?

Pemberian label tersebut adalah kebijakan baru Twitter yang dimulai sejak pertengahan tahun 2020.

Mulai Agustus 2020, Twitter mulai memperluas pemberian tanda akun milik jajaran utama pejabat pemerintah, termasuk menteri-menteri, entitas kelembagaan, para duta besar, juru bicara resmi, dan pemimpin diplomatik.

Tanda tersebut juga akan disematkan ke akun entitas media yang berafiliasi dengan negara. Saat itu, tanda khusus ini baru diberikan ke negara-negara anggota tetap Dewan keamanan PBB, yakni Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan China.

Mulai 17 Februari, penggunaan label tersebut diperluas ke lebih banyak negara, yakni Indonesia, Arab Saudi, Ekuador, Honduras, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Kuba, Mesir, Serbia, Spanyol, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Begitu pula dengan kantor pemerintah dan media yang terafiliasi dengan pemerintah.
Kemungkinan, tanda khusus tersebut akan diberikan secara bertahap.

"Untuk langkah selanjutnya, kami sedang berupaya untuk mengaplikasikan label tambahan pada akun-akun media yang berafiliasi dengan negara dalam beberapa bulan mendatang," jelas Twitter dalam blog resminya.

Twitter mengatakan pelabelan ini bertujuan untuk mempermudah pengguna Twitter dalam memperoleh informasi yang bisa dipercaya dari pemerintah resmi dan media yang kredibel.

Sebab, Twitter menjadi salah satu media sosial yang kerap menjadi rujukan untuk mencari informasi peristiwa atau isu terkini, termasuk informasi dari pihak pemerintah.

"Ini merupakan langkah penting agar ketika orang melihat suatu akun mendiskusikan isu geopolitik suatu negara, mereka dapat memahami konteks tersebut dari sudut pandang nasional, dan lebih memahami tentang siapa yang mereka wakili," tulis Twitter.

Dirangkum KompasTekno dari Reuters, Kamis (18/2/2021), kebijakan ini muncul setelah Twitter mendapat sorotan dari dunia internasional terhadap pendekatannya dengan beberapa tokoh pemerintahan.

Terutama, setelah Twitter memblokir akun Donald Trump sebelum lengser dari jabatan Presiden AS beberapa waktu lalu.

Pelabelan ini tidak berlaku di negara yang sedang dilanda konflik kepemimpinan, seperti di Myanmar.

"Kami akan memperhitungkan diskusi internasional tentang keabsahan pemerintah ketika kami mempertimbangkan apakah label ini pantas diberikan (untuk negara tertentu)," jelas direktur kebijakan publik global Twitter, Nick Pickles.

Pickles juga mengatakan bahwa label ini hanya akan diberikan untuk akun pejabat yang sudah terverifikasi saja. Tokoh publik yang akunnya belum mendapat lencana biru tidak akan mendapat label.

Pickles mencontohkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di mana akunnya saat ini belum diverifikasi, maka tidak akan dibubuhi label. Namun, akun Twitter Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif yang telah diverifikasi, tetap mendapat label.