1,3 Miliar Data Registrasi Kartu SIM Diduga Bocor, Pengamat Sebut Datanya Valid

Menurut keterangan penjual, miliaran data nomor HP dan NIK itu berasal dari registrasi kartu SIM prabayar.

Peneliti keamanan siber independen yang juga seorang bug hunter (pemburu celah keamanan internet) Afif Hidayatullah memastikan data yang dibagikan seorang pengguna bernama "Bjorka" ini valid.

Hal itu ia simpulkan berdasarkan penelusuran acak untuk beberapa sampel NIK dan nomor HP yang dibagikan secara cuma-cuma, yang jumlahnya mencapai 2 juta sampel data.

Untuk menelitinya secara spesifik, Afif menggunakan situs pengecekan NIK untuk penduduk di wilayah Tangerang.

Menurut dia, penduduk di wilayah tersebut pasti memiliki NIK dengan awalan "3671", di mana "36" merupakan kode Provinsi Banten dan "71" untuk kode Kota Tangerang.

Ia pun lantas mencari NIK dengan awalan tersebut dari sample database yang dibagikan gratis oleh hacker.

Ketika NIK dengan awalan 3671 ditemukan, ia kemudian mencocokkan NIK dengan nomor HP dan nama pemilik nomor HP tersebut melalui aplikasi GetContact.

"Ketika saya check salah satu sampel, terdapat NIK berikut '36711******' dengan nomor HP 62812****," jelas Afif.

"Dan ketika saya periksa lebih lanjut, ternyata pemilik NIK itu, yang bernama T** J***, sesuai dengan nama nomor HP yang ada di GetContact. Sehingga, saya dapat menyimpulkan data yang diberikan (Bjorka) masih valid," imbuh Afif.

Perlu dicatat, Afif melakukan pengujian pada sejumlah sampel data saja. Selain itu, data yang dibagikan secara gratis tadi juga hanya merupakan sampel data dengan waktu registrasi kartu SIM periode 2018-2020.

Ia juga belum mengetahui secara pasti dari mana asal kebocoran data nomor HP ini. Namun yang jelas, beberapa sampel yang ia jajal valid dan merupakan nomor HP milik pengguna asli yang memakai operator seluler Indonesia.

Senada dengan Afif, praktisi keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, juga mengatakan bahwa data tersebut kemungkinan besar berasal dari registrasi kartu SIM prabayar.

Sebab, menurut Alfons, data yang diekspos oleh hacker merupakan data yang menyangkut nomor telepon dan provider telekomunikasi.

"Kemungkinan besar memang itu dari data registrasi kartu SIM. Ada NIK, nomor telepon, provider telko. Jumlah datanya 1.3 miliar dibagi 4 kolom sekitar 325 juta pendaftaran kartu SIM per 2020," kata Alfons saat dihubungi KompasTekno.

Ia juga mengatakan, data tersebut dapat disalahgunakan untuk mengeksploitasi pengguna. Data tersebut juga bisa digunakan untuk profiling pengguna seluler.

"Ini kalau yang bocor big data, rentan digunakan untuk profiling pengguna seluler di Indonesia. Dan peta pengguna seluler di seluruh Indonesia yang bisa digunakan sebagai dasar pemetaan kependudukan lainnya," kata Alfons. 

"Data demografi itu penting untuk pemetaan kependudukan dan dari pemetaan kependudukan banyak manfaat yang bisa diambil. Sebagai gambaran bisa dipakai untuk mengetahui penyebaran BTS. Siapa market leader di daerah tertentu (dengan menggolongkan berdasarkan NIK)," pungkas Alfons.

Selain nomor HP, miliaran data tersebut juga meliputi NIK pengguna, informasi operator seluler yang dipakai, serta tanggal registrasi kartu SIM.

Untuk membuktikan bahwa data-data yang ia miliki asli, Bjorka membagikan sekitar 2 juta sampel gratis yang bisa diunduh secara bebas di Breached Forums.

Adapun data asli yang dimiliki Bjorka memiliki ukuran 18 GB (Compressed) atau 87 GB (Uncompressed), dan dijual dengan harga 50.000 dollar AS atau sekitar Rp 743 juta.

Jika melihat unggahan Bjorka di Breached Forums, ia menyisipkan logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang mengindikasikan bahwa data tersebut berasal dari sana. Namun, hal itu belum bisa dipastikan lebih lanjut.

KompasTekno sendiri sudah menghubungi pihak Kominfo untuk meminta keterangan soal data nomor HP yang bocor di internet ini. Namun, hingga berita ini ditulis, kami belum mendapatkan respons terkait hal ini.

Kebijakan registrasi SIM prabayar sejak 2018

Registrasi kartu SIM prabayar sendiri merupakan kebijakan dari Kementerian Kominfo yang mulai berlaku sejak 2018.

Kominfo mewajibkan pengguna nomor HP melakukan registrasi kartu prabayar menggunakan NIK yang ada di KTP dan nomor KK. Registrasi tersebut bisa dilakukan dengan cara yang mudah, tetapi sedikit berbeda di tiap operator.

Meski berlaku pada 2018, kebijakan ini sudah digaungkan sejak 2017. Menurut Kominfo kala itu, registrasi perlu dilakukan dalam rangka memberi perlindungan terhadap konsumen, terkait penyalahgunaan nomor ponsel oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Seperti upaya penipuan dan hoaks.

Selain itu, juga ada kepentingan National Single Identity yang dicanangkan pemerintah, di mana sistem operator seluler terhubung dengan database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sehingga identitas pemilik kartu prabayar akan terkait langsung dengan data kependudukannya.